Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebelum Ambil Ijazah, Alumni Siswa SMA Swasta di Sukabumi Akan Dicek Kemampuan Keuangannya

Kompas.com, 30 Januari 2025, 23:47 WIB
Riki Achmad Saepulloh,
Farid Assifa

Tim Redaksi

SUKABUMI, KOMPAS.com - Fenomena dugaan penahanan ijazah pelajar tingkat SMA sederajat tengah menjadi sorotan setelah Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi meminta seluruh sekolah menengah atas agar membagikan ijazah tanpa terkecuali.

Menanggapi hal itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V, Lima Faudiamar, mengatakan bahwa pengambilan ijazah yang masih ada di SMA Negeri tak menjadi soal.

“Untuk mengambil ijazah (di SMA Negeri) silakan ambil gratis, tidak dipungut biaya apapun, meskipun dulunya mereka masih ada (tunggakan) SPP, ambil saja (ijazah) tidak ada biaya lain,” kata Lima kepada awak media di DPRD Kota Sukabumi, Kamis (30/1/2025) sore.

Baca juga: Pj Gubernur Jabar Cari Solusi Sekolah Swasta Bisa Segera Serahkan Ijazah ke Siswa

Namun, sambung Lima, berbeda dengan sekolah swasta yang tidak bisa begitu saja memberikan ijazah.

Ia juga memaparkan, nantinya bakal ada skema kompensasi yang dibayarkan pemerintah guna menebus ijazah para siswa yang masih tertahan di sekolah swasta.

“Untuk swasta ini nanti diverifikasi dan nanti akan ada kompensasi. Tapi itu untuk kompensasinya kan harus membutuhkan juklak juknis lebih lanjut, ya, tapi minimal kita dilihat dulu yang menunggak ini apakah betul orang tidak mampu atau mampu, jangan sampai melihat begini memanfaatkan momen seperti ini,” imbuh Lima.

Lanjut Lima, jika para alumni di sekolah swasta membutuhkan ijazah sebelum adanya kompensasi yang dibayarkan oleh pemerintah, ia berharap agar orangtua dan pihak sekolah tersebut bisa melakukan komunikasi.

Sebab, menurut Lima, pihak sekolah pun tak akan memberatkan para orangtua kalau memang betul tidak mampu untuk menyelesaikan masalah keuangan.

“Selama saya di sini (menjabat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V), itu hampir 90 persen orangtuanya itu dari pertama masuk sampai lulus tidak pernah bayar SPP, dipanggil untuk rapat tidak pernah datang dan lain-lain,” ungkapnya.

Baca juga: Penuhi Permintaan Dedi Mulyadi, SMK Cirebon Serahkan 236 Ijazah dengan Tunggakan SPP Rp 525 Juta

“Jadi mau ketemu gimana (dengan pihak sekolah), istilahnya badami dulu lah, musyawarah dulu, ini tunggakan ijazah mau gimana, kemampuannya apakah mau dicicil atau gimana. Tidak menutup kemungkinan akan ada diskon atau apa, tergantung kebijakan dari sekolah,” papar Lima.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang



Terkini Lainnya
Puluhan Pengajuan Izin Perumahan di Cimahi Disetop, Pemkot Tunggu Kajian Lingkungan
Puluhan Pengajuan Izin Perumahan di Cimahi Disetop, Pemkot Tunggu Kajian Lingkungan
Bandung
Ujaran Kebencian Streamer Viral, Polda Jabar Tetap Proses meski Pelaku Sudah Minta Maaf
Ujaran Kebencian Streamer Viral, Polda Jabar Tetap Proses meski Pelaku Sudah Minta Maaf
Bandung
Libur Natal dan Tahun Baru, Jalur Puncak Bogor Pakai Skema Buka-Tutup
Libur Natal dan Tahun Baru, Jalur Puncak Bogor Pakai Skema Buka-Tutup
Bandung
REI Jabar soal SE Dedi Mulyadi Moratorium Izin Perumahan: Mohon Dikaji Ulang...
REI Jabar soal SE Dedi Mulyadi Moratorium Izin Perumahan: Mohon Dikaji Ulang...
Bandung
Relokasi Korban Longsor Arjasari, Bupati Bandung Biayai Sewa Kontrakan 3 Bulan
Relokasi Korban Longsor Arjasari, Bupati Bandung Biayai Sewa Kontrakan 3 Bulan
Bandung
Wagub Jabar Desak Polisi Tangkap Streamer Pelaku Dugaan Ujaran Kebencian
Wagub Jabar Desak Polisi Tangkap Streamer Pelaku Dugaan Ujaran Kebencian
Bandung
Dugaan Ujaran Kebencian oleh Streamer, Polda Jabar: Kami Sudah Profiling Akun Pelaku
Dugaan Ujaran Kebencian oleh Streamer, Polda Jabar: Kami Sudah Profiling Akun Pelaku
Bandung
Pakan Satwa Bandung Zoo Menipis, Karyawan Galang Donasi di Pinggir Jalan
Pakan Satwa Bandung Zoo Menipis, Karyawan Galang Donasi di Pinggir Jalan
Bandung
Terminal Cicaheum Akan Jadi Depo BRT, Pemkot Bandung Desak Kemenhub Sosialisasi
Terminal Cicaheum Akan Jadi Depo BRT, Pemkot Bandung Desak Kemenhub Sosialisasi
Bandung
Eks Aktivis Beberkan Cara NII Gaet Pelajar Sampai Mahasiswa
Eks Aktivis Beberkan Cara NII Gaet Pelajar Sampai Mahasiswa
Bandung
Cerita Pemuda Asal Bandung Lepas dari NII, Terpapar Sejak SD, Sadar di Usia Dewasa
Cerita Pemuda Asal Bandung Lepas dari NII, Terpapar Sejak SD, Sadar di Usia Dewasa
Bandung
Banjir Sapu 13 Rumah di Bandung Barat: Bukit Gundul dan Drainase Proyek Diduga Jadi Pemicu
Banjir Sapu 13 Rumah di Bandung Barat: Bukit Gundul dan Drainase Proyek Diduga Jadi Pemicu
Bandung
Pabrik Jamu di Sukabumi Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp 500 Juta
Pabrik Jamu di Sukabumi Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp 500 Juta
Bandung
4 Kasus Kejahatan terhadap Anak Terjadi di Tasikmalaya, dari Perkosaan hingga Penyekapan di Hotel
4 Kasus Kejahatan terhadap Anak Terjadi di Tasikmalaya, dari Perkosaan hingga Penyekapan di Hotel
Bandung
4 Gadis Pengeroyok Remaja Putri di Tasikmalaya: Putus Sekolah, Tinggal di Kos
4 Gadis Pengeroyok Remaja Putri di Tasikmalaya: Putus Sekolah, Tinggal di Kos
Bandung
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau