Satpol-PP Tak Berdaya, Warga Rebut Alat Berat dan Bongkar Paksa Hibisc Fantasy Bogor

BOGOR, KOMPAS.com – Ratusan warga Puncak Bogor turun tangan membongkar paksa wisata Hibisc Fantasy, Kamis (6/3/2025) sore. Di tengah kekacauan itu, petugas Satpol-PP hanya diam dan tak bisa berbuat banyak.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, serta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan telah menyegel operasional tempat wisata milik PT Jaswita Jabar itu.

Hibisc Fantasy dianggap melanggar tata lingkungan dan izin lahan hingga menyebabkan banjir bandang di kawasan Puncak.

Dedi bahkan memerintahkan Bupati Bogor Rudy Susmanto untuk segera mengerahkan alat berat guna merobohkan bangunan tersebut. Namun, meski ekskavator sudah tiba, pembongkaran tak kunjung dilakukan.

Baca juga: Geram dan Marah, Warga Bongkar Paksa Hibisc Fantasy Puncak, Ambil Alih Ekskavator

Melihat itu, warga yang sudah tersulut emosi akhirnya bertindak sendiri. Mereka menyabotase ekskavator dan mulai merobohkan gerbang utama wisata tersebut. Satpol-PP yang berada di lokasi tak mampu mencegah tindakan warga.

"Gubernur aing nyuruh bongkar, bongkar sekarang. Takbir!" teriak salah seorang warga.

Cekcok sempat terjadi antara warga dan karyawan Hibisc Fantasy, tetapi petugas Satpol-PP hanya turun tangan untuk melerai, bukan untuk mencegah pembongkaran.

Hendrik (38), warga Puncak, menyebut tindakan warga adalah bentuk kemarahan atas keberadaan wisata yang diduga menjadi penyebab banjir bandang.

Baca juga: Ratusan Warga Geruduk Hibisc Fantasy Bogor, Sabotase Alat Berat dan Bongkar Paksa

"Kan tadi udah ada perintah langsung dari Gubernur Jabar untuk dibongkar, ngapain nunggu lagi? Pemkab Bogor (Satpol-PP) ini banyak alasan, bilangnya masih menunggu pendataan bangunan mana yang boleh dan tidak boleh dibongkar. Tapi kami ingin ini segera dibongkar sekarang juga, jadi ya kami yang memulai membongkar," ungkap Hendrik.

Hibisc Fantasy akhirnya benar-benar dibongkar oleh warga. Wisata keluarga ini awalnya mengantongi izin pengelolaan 4.800 meter persegi, tetapi pembangunannya meluas hingga 15.000 meter persegi, bahkan mencapai pinggir sungai.

Dedi Mulyadi menegaskan tak akan pandang bulu meskipun tempat ini dikelola BUMD Jawa Barat. "Banyak pelanggarannya, lingkungan, izin lokasi, bahkan ketinggian bangunannya. Udah kita cek satu-satu, jadi tindakan tegasnya dibongkar mulai hari ini," tegasnya.

Penulis: Afdhalul Ikhsan