JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menemui Menteri Perumahan dan Permukiman, Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian Perumahan dan Permukiman, Jakarta, Rabu (12/3/2025) petang.
Pada pertemuan itu, Dedi membahas persoalan rumah yang melewati daerah aliran sungai dan penambahan rumah panggung untuk korban banjir di sejumlah daerah di Jawa Barat.
"Bagaimana Pak Menteri (bantuan) untuk warga Jawa Barat?," tanya Dedi kepada Ara, sapaan Maruarar, seperti yang ditayangkan dalam video yang diterima Kompas.com, Rabu malam.
Baca juga: Dedi Mulyadi Bilang Depok Etalase Jabar, Kok Sungai di Kantor Walkot Penuh Sampah?
Di sisi lain, Menteri Ara mengapresiasi kerja Dedi yang disebutnya mengetahui titik-titik penyelesaian masalah.
"Berpikir itu strategis, dan yang penting benar dan punya nyali," kata Ara.
Dedi langsung menimpali, "Rumah panggung oke (jadi memberi bantuan), Pak?," katanya.
Ara langsung menjawab pasti ada bantuan. Bulan depan atau April 2025, dia akan memperlihatkan kepada Dedi bangunan yang sudah jadi dibangun.
"Dari CSR. Saya juga yakin Kang Dedi yang (bekerja) transparan, (akan mendapat dukungan) kalangan dunia usaha," jelas Ara.
Baca juga: Dedi Mulyadi Candai Forecaster BMKG: Kalau Hujan Sudah Turun, Saya Tak Mau Jatuh Hati
Dia mencontohkan, kementerian yang dipimpinnya telah memulai membangun 700 rumah di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Biaya renovasi itu tidak bersumber dari APBN.
"Non APBN, dari teman-teman pengusaha (CSR)," jelas Ara.
Dia menyarankan Dedi untuk menggerakkan jaringan para pengusaha di Jawa Barat. Pengusaha akan menyalurkan bantuan dengan syarat, pemerintah dapat dipercaya, transparan dan programnya jelas.
"Banyak sekali pengusaha-pengusaha hebat di Jawa Barat. Itu digerakkan, Kang. Dengan karakter Kang Dedi yang transparansi, berani, pro lingkungan yang benar (maka pengusaha akan membantu)," kata Ara.
Baca juga: Dedi Mulyadi Bongkar Hibisc Puncak, 200 Karyawan Tak Jelas Nasibnya
Dia menjelaskan, pihaknya sudah banyak membangun rumah di berbagai daerah tanpa menggunakan APBN. Contohnya, sebut Ara, di Berau, Tangerang, dan Jakarta.
"Itu semua non APBN. Itu karena kekuatan gotong royong dan kepercayaan kepada Presiden, apalagi Kang Dedi sangat dipercaya rakyat," ujar Ara.
Mendengar pernyataan Ara, Dedi menyampaikan terima kasih.
"Masalah daerah aliran sungai, Pak menteri akan mengeluarkan larangan, peraturannya yang tegas dan termasuk areal persawahan dan perkebunan dan kehutanan. Rumah panggung mudah-mudahan jumlahnya makin bertambah," kata Dedi.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang