Berantas Premanisme, Dedi Mulyadi Bentuk Satgas Khusus Libatkan TNI-Polri

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme untuk menanggulangi kejahatan jalanan yang kian marak di wilayahnya.

Dia menerangkan, tujuan satgas ini dibentuk adalah untuk merespons tindakan premanisme yang banyak terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Selain membuat resah warga, kejahatan premanisme ini juga kerap mengganggu dunia usaha di kawasan industri sehingga perlu segera ditertibkan demi menjaga kondusivitas.

Baca juga: Dedi Mulyadi Beri Rp 3 Juta bagi Kusir Delman, Becak, dari Mana Dananya?

"Satgas itu, bagaimana cepat ditangani (tindakan premanisme) segera dibentuk. Mungkin hari ini akan segera dibuat, Senin SK-nya keluar. Satgas untuk tangani premanisme," ujar Dedi kepada awak media di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (21/3/2025).

Dedi menyebut, ihwal dibentuknya satgas khusus ini karena menjelang hari raya Idul Fitri atau Lebaran, aksi premanisme semakin marak terjadi di sejumlah daerah di Jabar.

Salah satunya seperti yang terjadi di Bekasi. Oknum anggota LSM maupun ormas meminta tunjangan hari raya (THR) ke instansi pemerintah dan swasta dengan cara memaksa.

Baca juga: Cerita Tatep, Kusir Delman Garut: Cairkan Rp 3 Juta, Jual Kambing Rp 8 Juta, hingga Rp 40 Juta dari Dedi Mulyadi

Selain itu, kata dia, kepolisian telah bergerak cepat menangkap enam orang yang diduga preman yang meresahkan pekerja dan investor di kawasan Industri Smartpolitan Cipeundeuy Subang.

"Malam di Subang Kasat Serse menangkap preman, di Bekasi sudah minta maaf, walaupun menurut saya minta maaf saja tidak cukup. Harus ada langkah hukum. Di Kota Bekasi juga sudah bergerak," kata Dedi.

Dia menambahkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan TNI-Polri untuk membentuk Satgas Anti-Premanisme ini.

Nantinya akan ada lembaga khusus hingga tingkat daerah untuk menangani masalah tersebut.

Dengan dibentuknya satgas ini, Dedi berharap Jabar akan bebas dari aksi premanisme pada 2025.

"Satgas Anti-Premanisme terdiri dari unsur TNI-Polri, dan POM atau Polisi Militer (PM), nanti ada lembaga khusus yang menanganinya di kabupaten dan kota, dan ada nomor telepon khusus," tuturnya.