Dedi Mulyadi Bantah Pabrik BYD Subang Diganggu Ormas: Cerita Lama, Kini Sudah Aman

KOMPAS.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menepis kabar soal adanya gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) dalam pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Ia menegaskan situasi saat ini sudah kondusif dan aman untuk investasi.

Baca juga: Dedi Mulyadi Pastikan Pembangunan Pabrik BYD di Subang Tak Diganggu Ormas, Masalah Utamanya Justru...

Dedi menyebut isu terkait gangguan ormas merupakan informasi lama yang tidak lagi relevan dengan kondisi terkini.

"Enggak, itu berita lama. Cek saja sekarang, sekarang sudah sangat aman. Itu cerita lama, cerita yang disampaikan itu adalah cerita lama," kata Dedi saat ditemui di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (23/4/2025).

Baca juga: Ancaman Pembunuhan Tak Bikin Nyali Dedi Mulyadi Ciut, Kampung Preman Pun Didatangi

Ia menyampaikan, permasalahan yang tengah dihadapi dalam proses pembangunan pabrik BYD saat ini lebih berkaitan dengan urusan pembebasan lahan, bukan premanisme.

"Problem di Subang itu bukan di premanisme. Problem di Subang itu adalah di percaloan tanah, bukan di premanismenya," ujarnya.

Menurutnya, pihak perusahaan menghadapi kendala lantaran harga tanah yang ditawarkan oleh pemilik lahan dinilai tidak wajar dan terlalu tinggi.

Baca juga: Dedi Mulyadi Ingin Jadikan Cirebon sebagai Yogyakarta-nya Jabar, Disbudpar Beri Catatan

"Katanya sih saya nggak tahu denger langsung ya, ada yang nawarin Rp 20 juta per meter, ada Rp 10 juta per meter, ada Rp 5 juta per meter dan itu akan segera saya fasilitasi," tutur Dedi.

Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, Dedi mengatakan akan mempertemukan pihak perusahaan dengan warga pemilik lahan guna melakukan negosiasi harga.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyampaikan pemerintah harus melindungi semua investor dari aksi premanisme yang menghambat.

Salah satu yang sempat mengalami kejadian tersebut ialah BYD Indonesia.

"Saya mendengar bahwa sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas, yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini," kata dia dalam akun Instagramnya, Senin (21/4/2025).