Reaktivasi Kereta di Jabar, Dedi Mulyadi: Banjar-Pangandaran Paling Rasional

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap reaktivasi jalur rel kereta api di Jabar yang paling rasional untuk dilaksanakan. 

Dedi Mulyadi mengatakan, reaktivasi rel kereta Banjar-Pangandaran, dibanding lainnya, adalah yang paling rasional, dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp 3,2 triliun.

"Yang paling rasional dan bisa dilaksanakan, tahap pertama adalah Banjar-Pangandaran. Ya kurang lebih Rp 3,2 triliun," kata Dedi dikutip dari Antara, Kamis (24/4/2025).

Reaktivasi jalur kereta adalah mimpi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat meski saat ini keadaan fiskal daerah diakuinya belum memungkinkan.

Baca juga: Soal Hapus Dana Hibah Pesantren, Dedi Mulyadi: Kami Benahi Tata Kelola

Target dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Dedi, bisa mereaktivasi jalur kereta Cipatat-Padalarang, Bandung-Ciwidey, jalur Garut (Cikajang), termasuk Banjar-Pangandaran dengan proyeksi kebutuhan dana Rp 20 triliun.

"Terkait nilai pembiayaan Rp 20 triliun ini akan dilakukan sekarang atau ke depan minimal kan kami sudah punya mimpi," ucap Dedi.

"Siapa tahu, keuangan pemerintah pusat ke depan semakin baik sehingga Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan mampu alokasikan dana untuk Jabar," ujarnya.

Sebelumnya, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan akan mendahulukan dukungan aksesibilitas untuk proyek strategis nasional.

Baca juga: Warga Cirebon Kaget, Kritik Dedi Mulyadi Ubah Nama Gedung Jadi Bale Jaya Dewata

"Ini masih didalami karena kan harus dikaji dari berbagai aspek, satu misalnya dari aspek aksesibilitas tempat-tempat yang menjadi proyek strategis nasional misalnya, lalu dari sisi sosial budaya, kependudukan, dan sisi lingkungan, jadi multi-aspek yang harus kami pertimbangkan, tetapi tetap akan dikaji," ujarnya.

Pengkajian itu akan diikuti dengan kajian anggaran dari jumlahnya, termasuk sumber pendanaannya.

"Alternatif anggarannya yang pertama tentu kami harapkan dari pemerintah pusat melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) dan skema transfer pusat ke daerah lainnya," tuturnya.

"Kemudian nanti tentu di dalamnya juga bagaimana kapasitas fiskal kami untuk ikut juga memastikan pembangunan reaktivasi bisa berjalan optimal," ujarnya.