Dedi Mulyadi Ungkap Sumber Biaya Siswa Bermasalah Masuk Barak Militer

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa dana yang digunakan untuk menunjang program mendidik siswa bermasalah di barak militer berasal dari biaya operasional kepala daerah.

Saat ini, kata dia, program tersebut sudah bergulir di Kabupaten Purwakarta yang dimulai pada Kamis (1/5/2025) dan Kota Bandung yang baru dimulai hari ini, Jumat (2/5/2025).

"Ya sementara ini saya support, Bupati (Purwakarta) juga support dari biaya operasional mereka. Bupati Purwakarta itu dari biaya operasional," ujar Dedi Mulyadi di Rindam III Siliwangi, Jalan Menado, Kota Bandung.

Dedi menyebut bahwa untuk selanjutnya, biaya yang digunakan untuk program tersebut akan dimasukkan pada anggaran perubahan mendatang.

Baca juga: Pangkas Anggaran Iklan Media Rp 50 M Jadi 3 M, Dedi Mulyadi Klaim Tetap Berpihak Pers

Adapun biaya tersebut dipergunakan untuk biaya makan dan pemenuhan kegiatan para peserta didik yang sedang diberi pembinaan oleh TNI maupun Polri.

"Tetapi mungkin nanti di perubahan anggaran dimasukkan dalam sistem, kan yang penting jalan dulu," ucapnya.

"Misalnya begini deh, mereka butuh makan, masa kita enggak bisa ngirim makan sih. Pemda provinsi juga bisa ngirim makan tiap hari, enggak ada masalah," kata Dedi.

Dia menjelaskan bahwa program ini menargetkan perubahan perilaku siswa bermasalah menjadi lebih disiplin dan juga pada tingkat kebugaran tubuh mereka agar bisa lebih baik.

Baca juga: Larang Siswa SD-SMP Bawa HP-Motor ke Sekolah, Dedi Mulyadi: Penegakan Tak Jalan

Siswa akan diberikan jadwal teratur mulai dari waktu bangun dan tidur, lalu olahraga, serta kegiatan belajar secara ketat.

Dengan harapan, hal tersebut secara perlahan membuat mereka lebih disiplin.

"Gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup. Sistem pembelajaran di sekolahnya cukup, kan mereka tetap belajar di sekolah, cuma gurunya saja mengajarnya di sana (barak)," tutur Dedi.

Dedi menyatakan bahwa program ini bersifat sukarela dan tidak akan diterapkan secara paksa.

Jika orangtua tidak menyerahkan anaknya untuk mengikuti program tersebut, Dinas Pendidikan Jawa Barat tidak akan memaksakan.

Baca juga: Tanggapi Rencana KB Vasektomi Dedi Mulyadi, MUI Jabar: Tak Boleh Bertentangan Syariat...

"Jadi kalau orangtuanya tidak menyerahkan, kami tidak akan menerima," katanya.