Fraksi PDI-P Walk Out Saat Rapat, Ketua DPRD Jabar: Sepertinya Miskomunikasi soal Dedi Mulyadi
BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, menanggapi aksi walk out yang dilakukan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam rapat paripurna, Jumat (16/5/2025).
Dia menyebutkan aksi tersebut wajar dan merupakan bagian dari dinamika relasi antara legislatif dan eksekutif di negara demokrasi dalam menyatakan pendapatnya.
Pihaknya juga menghargai keputusan tersebut.
Baca juga: Fraksi PDI-P Walk Out Saat Rapat DPRD Jabar, Tuntut Klarifikasi Dedi Mulyadi
"Walk out itu kan dinamika, jadi itu saya lihat bagian dari dinamika saja bahwa ada yang tadi disampaikan terkait ketidakberkenaan teman-teman fraksi PDI-P, ya bagian dari hak mereka," ujar Buky kepada awak media seusai rapat paripurna.
Namun, Buky enggan berspekulasi lebih jauh soal keputusan dari fraksi PDI-P tersebut.
Dia dalam waktu dekat akan mencoba berkomunikasi dengan seluruh anggota Fraksi PDI-P terkait aksi tersebut.
Dia menduga, dari hasil pemaparan salah satu anggota Fraksi PDI-P Jabar, keputusan untuk keluar dari ruangan rapat disebabkan adanya miskomunikasi atau salah paham dari pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
Baca juga: Ono Surono Sebut Regulasi Program Pendidikan Militer Dedi Mulyadi Belum Jelas
"Saya belum bisa berkomentar banyak karena yang disampaikan sepertinya ada masalah miskomunikasi yang fraksi PDI-P nilai bahwa komunikasi Gubernur dan DPRD itu dianggap tidak memuaskan," kata Buky.
Buky pun berpendapat bahwa DPRD Jabar jangan terlalu dini menilai kebijakan Dedi Mulyadi.
Berikan kesempatan kepada pihak eksekutif untuk melakukan tugasnya.
Lantas bila memang ada yang kurang dan tidak efektif dalam penerapan kebijakan tersebut, bisa dilakukan evaluasi bersama.
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna menanggapi aksi walk out yang dilakukan oleh fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam rapat paripurna, Jumat (16/5/2025)."Namun, terhadap kebijakan Gubernur, kita juga tidak perlu reaktif, kita beri kesempatan untuk melakukan target-target programnya, mungkin ada jangka pendek yang ingin dikejar," tuturnya.
"Namun, tentu saja teman-teman di birokrat harus menjaga sistem, jadi apa yang dilakukan oleh Gubernur dibarengi dengan sistem sehingga program itu dilaksanakan efisien dan efektif sesuai dengan regulasi," tutur Buky.
Sebelumnya diberitakan, Fraksi PDI-P DPRD Jabar walk out saat rapat paripurna bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jumat (16/5/2025).
Rapat tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa tentang kegiatan usaha pertambangan, administrasi kependudukan (adminduk), dan pengelolaan barang milik daerah hingga BUMD.
