Ia menegaskan, konsep pemerintahan harus dijalankan secara seimbang antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
"Kita kan konsep bernegara trias politica terdiri dari eksekutif legislatif dan yudikatif. Semuanya punya perannya masing-masing," tambahnya.
Doni menjelaskan, sikap walk out yang dilakukan Fraksi PDI-P merupakan bentuk peringatan agar Gubernur tidak berjalan sendiri dalam membuat kebijakan.
"Kita sampaikan secara terbuka di rapat paripurna. Bagaimana pun gubernur tidak bisa berjalan sendiri. Kalau gubernur anggap DPRD tidak penting yasudah jangan bahas apapun. Kita mau on the rule," ucapnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang memiliki mandat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.
"Kita ini perwakilan rakyat kan dipilih sama rakyat. Tugas kita memperjuangkan aspirasi rakyat," pungkas Doni.
Baca juga: Sosok Putri Karlina, Wabup Garut yang Dilamar Anak Dedi Mulyadi dan Diteriaki “Menantu Aing”
Tanggapan Dedi Mulyadi
Menanggapi langkah PDI-P, menyatakan bahwa Dedi menghormati keputusan tersebut.
Ia menekankan bahwa setiap anggota partai politik yang duduk di DPRD Jabar memiliki hak yang sama untuk menentukan sikap atau pilihan politik mereka.
"Ya itu hak setiap orang, mau walk out mau tidak. Artinya setiap orang kan berhak, setiap partai politik, fraksi berhak," ungkap Dedi di Gedung Pakuan, Kota Bandung.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang