Ditanya Aksi "Walk Out' PDI-P, Ketua Fraksi PPP Bahas Keselarasan Pemerintah dan Legislatif

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PPP Jawa Barat, Zaini Shofari, tak banyak berkomentar soal aksi walk out yang dilakukan Fraksi PDIP dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Jabar, Jumat (16/5/2025).

Zaini mengatakan, aksi tersebut merupakan hal biasa dalam dinamika politik antara legislatif dan eksekutif.

Pihaknya pun menghargai keputusan yang diambil Fraksi PDIP Jabar.

"Itu kan hal wajar, bagian dari dinamika saja," ujar Zaini.

Baca juga: Setelah Barak Militer, Dedi Mulyadi Bakal Bikin Jam Malam Anak di Jawa Barat, Jam 8 Malam Harus di Rumah

Zaini pun enggan berspekulasi lebih jauh soal keputusan dari Fraksi PDIP tersebut.

Menurutnya, setiap anggota DPRD termasuk Fraksi PDIP memiliki pandangan masing-masing.

"Itu bukan ranah saya untuk berkomentar lebih jauh," katanya.

Menurutnya, legislatif memiliki tiga fungsi, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Ketiga fungsi ini saling berkaitan dan harus ada keselarasan dengan pihak pemerintah atau eksekutif.

"Artinya punya kita kewenangan di tiga wilayah itu, dan berhak untuk andil di dalamnya," ucapnya.

Baca juga: Aksi Walk Out PDI-P, Pengamat: Ini Akan Jadi Pertaruhan bagi Dedi Mulyadi

Sebelumnya Fraksi PDIP walkout saat rapat paripurna pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) bersama Wakil Gubernur Jabar di Gedung DPRD Jabar, Jumat (16/5/2025).

Aksi walk out itu dilakukan setelah pimpinan DPRD membuka rapat.

Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Doni Maradona, langsung melakukan interupsi dan menyampaikan kekecewaannya kepada Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.

Dalam rapat tersebut, Doni menyampaikan, pada 7 Mei 2025, saat Dedi Mulyadi memberikan pidato di acara Musrenbang di Cirebon, terdapat penyataan yang dinilai mendiskreditkan DPRD Jabar.

"Sembilan hari yang lalu Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi. Beliau menyampaikan dan saya berpikiran beliau mendiskreditkan DPRD Jabar. Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat DPRD," ujar Doni, Jumat.

Baca juga: Kebijakan Barak Militer Dikritik, Dedi Mulyadi: Saya Merasa Berdosa jika Tak Bisa Selesaikan Masalah Anak