Kata Dedi Mulyadi soal Geger Grup Inses di Facebook

BANDUNG, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti keberadaan grup inses di Facebook yang memuat konten pornografi bertema hubungan seksual dengan anggota keluarga sedarah.

Dedi menilai munculnya grup-grup tersebut sebagai dampak dari tidak terkontrolnya penggunaan media sosial, sehingga memunculkan perilaku menyimpang yang melanggar norma dan etika.

"Itu problem-problem terlalu merdekanya media sosial," ujarnya di Gedung DPRD Jabar, Kamis (22/5/2025) malam.

Untuk mengatasi hal tersebut, Dedi menyatakan dirinya bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid berkomitmen menjaga anak-anak dari berbagai ancaman di ruang digital, seperti konten berbahaya, eksploitasi, hingga tindak pidana daring.

Baca juga: KemenPPPA Kecam Grup Facebook “Fantasi Sedarah”: Membahayakan Perempuan dan Anak

Salah satu upayanya adalah menyosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau dikenal dengan sebutan PP Tunas kepada para pelajar di sekolah.

"Sehingga ketika itu saya bertemu dengan Menkomdigi dalam sosialisasi di SMA Negeri 2 Purwakarta, itu bagian yang baru dicermati agar tidak semua orang bisa langsung mengakses sebuah situs dan tidak setiap orang yang belum memenuhi kualifikasi sebagai dewasa bisa membuat akun," katanya.

Dedi juga mendukung penuh akselerasi implementasi PP Tunas sebagai langkah pencegahan jangka panjang terhadap dampak konten digital yang tidak sesuai bagi anak-anak.

"Makanya percepatan PP tersebut harus dilakukan," pungkasnya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Turunkan Inspektorat Periksa Dugaan Pungli di SMKN 13 Bandung

Sebelumnya diberitakan, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri bersama Direktorat Siber Polda Metro Jaya telah menangkap enam pelaku penyebar konten grup mesum di Facebook, Selasa (20/5/2025).

Grup tersebut diketahui menyebarkan konten pornografi bertema inses atau hubungan seksual sedarah yang bertentangan dengan norma hukum, agama, serta membahayakan kesehatan dan perkembangan psikologis.