Fraksi PDIP Pernah Walk Out, Dedi Mulyadi Kini Bercanda: Mari Walk Out Bersama

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengakhiri pidatonya dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat dengan candaan yang mencairkan suasana.

“Saya ucapkan terima kasih, dan saya yakin setelah kegiatan ini, kita akan walk out secara bersama-sama,” ujarnya, Kamis (22/5/2025), dikutip dari tayangan video Youtube Kompas.com

Ucapan tersebut sontak disambut tawa dan tepuk tangan para anggota dewan yang hadir.

Baca juga: Ini Pernyataan Dedi Mulyadi yang Picu Fraksi PDI-P Walk Out Saat Sidang Paripuna DPRD Jabar

Candaan itu seolah menyinggung peristiwa Jumat (16/5/2025) lalu, saat sejumlah anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar melakukan walk out sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Dedi yang dinilai melecehkan lembaga legislatif dalam Musrenbang di Cirebon.

Dalam rapat paripurna kali ini, agenda utama adalah pengesahan raperda investasi dan pengesahan hasil Laporan Keterangan Pertanggungjabawan (LKPJ).

Baca juga: Tetap Evaluasi Program Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak, Kak Seto: Maaf, Jangan Gengsi Jadi Nasional

Dedi mengawali pidatonya dengan mengapresiasi dinamika politik di DPRD Jabar.

“Saya ucapkan terima kasih atas otokritik, baik secara langsung maupun lewat media. Itu menunjukkan di Jabar terjadi dinamika politik yang luar biasa,” katanya.

Baca juga: Para Siswa Ceritakan Perlakuan TNI yang Ubah Hidup Mereka 2 Pekan di Barak Militer

Ia menegaskan, tugas DPRD memang untuk berbicara.

“Kalau DPRD tidak bicara, mungkin dianggap tidak ada,” ujar Dedi.

Baca juga: Para Siswa Ungkap yang Sebenarnya Terjadi 2 Minggu di Barak Militer

Dalam pidatonya, Dedi juga menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Jabar dan Kejaksaan Agung atas penahanan eks Dirut Sritex dan salah satu mantan pejabat Bank BJB dalam kasus dugaan penyimpangan kredit senilai Rp 600 miliar tanpa agunan memadai.

Ia menekankan bahwa Pemprov Jabar melalui RUPS telah melakukan koreksi total agar peristiwa itu tidak memengaruhi BJB secara keseluruhan.

Terkait pengesahan raperda investasi, Dedi menyoroti angka kemiskinan yang masih tinggi di Jabar.

Ia mengusulkan agar ke depan dalam LKPJ, para bupati dan wali kota juga diundang.

“Saya mohon dipaparkan, kemiskinan tertinggi di kabupaten dan desa mana, investasi tertinggi di mana, infrastruktur bermasalah di mana, agar bisa mengorkestrasi pembangunan Jabar, kabupaten, kota, dan desa secara bersama-sama dan berkeadilan,” katanya.

Dedi juga mengkritisi lambatnya proses perizinan yang membuat investasi tertunda.