Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dedi Mulyadi Paparkan Hal yang Dilakukannya dalam Sepekan, Salah Satunya Larang Atraksi Ular

Kompas.com, 24 Mei 2025, 16:08 WIB
Faqih Rohman Syafei,
Icha Rastika

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan sejumlah hal penting yang terjadi di Jawa Barat dalam sepekan ini. 

Pertama, anak-anak berperilaku khusus sudah lulus dari Dodik Lembang Kodam III Siliwangi.

Mereka telah selesai mengikuti sekolah kebangsaan dan pulang dengan penuh sukacita bersama orangtua mereka.

"Semoga ke depannya jauh lebih baik," kata Dedi pada unggahan di akun media sosialnya dan dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (24/5/2025).

Selain itu, kata Dedi, ada seorang pawang ular di Sumedang, Abah Kobra, yang meninggal dipatuk ular peliharaannya yang biasa dipakai untuk beratraksi.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengeluarkan surat edaran larangan penggunaan ular untuk sarana beratraksi karena sudah terlalu banyak korban yang meninggal saat mengatraksikan ular.

"Ular sebaiknya tinggal di habitatnya, bukan menjadi hewan untuk kegiatan atraksi," ujar Dedi.

Hal lainnya, yakni jembatan di daerah Cijeruk, Kabupaten Bandung yang roboh.

Baca juga: Soal Kirim Siswa ke Barak, Dedi Mulyadi: Ada yang Rekomendasi Hentikan, Saya Tak Akan...

Jembatan itu dibangun swadaya masyarakat dan partisipasi swasta. "Pagi hari ini, tim PU Provinsi Jawa Barat bersama PU Kabupaten Bandung akan meninjau ke lokasi," kata Dedi.

Dalam waktu yang dekat, pemerintah akan membuat jembatan permanen, tidak lagi jembatan yang dibuat dengan konstruksi seadanya.

"Dan ingat ya, itu jalannya jalan inspeksi, yaitu jalan untuk mengontrol di daerah aliran sungai sebenarnya. Bukan jalan untuk digunakan kepentingan umum sebenarnya," ujar Dedi.

Namun demikian, dia tidak mempermasalahkannya.

Masyarakat harus memutar jauh bila tidak melintasi jalan itu. "Kami juga nanti akan mempertimbangkan aspek-aspek keselamatan ke depan," katanya. 

Hal lain yang terjadi dan menarik perhatiannya, yakni bencana banjir di Lembang. "Yang salahnya pasti gubernur konten atau gubernur pikiran dangkal," ujar Dedi sembari tertawa.

Banjir terjadi karena memang wilayah hutan di Lembang habis dijadikan areal-areal perumahan, vila, hotel, cottage, dan kafe.

"Ya bagaimana enggak banjir (kalau hutannya beralih fungsi). Aneh kan di gunung banjir," ucap Dedi.

Untuk mencegah banjir, dia sudah meminta Pemda Kabupaten Bandung Barat untuk mengevaluasi tata ruang.

Baca juga: Dedi Mulyadi Jelaskan Kerjanya yang Terkesan One Man Show, Ungkap Operasi Kerap Gagal jika Rapat Dulu

Selain itu, Dedi sudah mengeluarkan larangan alih fungsi lahan.

"Hari ini juga saya akan meminta bidang Perkim Pemda Provinsi Jawa Barat untuk mengajak Perkim Pemda Kabupaten Bandung Barat dan PU Pemda Kabupaten Barat ngecek lokasi, periksa saluran-salurannya yang mampet, periksa daerah-daerah yang dibeton, lakukan langkah-langkah yang berani, terukur, dan tegas. Nah, itu yang dilakukan (pemerintah)," kata Dedi.

Upaya dalam jangka panjang, Pemprov sudah membuat rencana kerja November mendatang.

Pihaknya akan menanam areal yang gundul dengan kayu dan bambu. "Kami sudah bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung untuk menangani itu," kata Dedi.

Lebih lanjut, dia memohon maaf atas kesalahannya, yakni berupa pembangunan yang dulu terjadi secara sporadis tanpa mempertimbangkan lingkungan.

Meski ia baru tiga bulan menjabat gubernur, Dedi merasa bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di Jawa Barat.

"Jawa Barat itu setiap daerah punya otonom sendiri-sendiri. Ada gubernur, ada bupati yang memiliki daerah otonominya, ada kepala desa yang punya daerah otonomnya. Tetapi kita sama-sama bekerja untuk kepentingan rakyat, enggak boleh lagi bicara kewenangan, mari kita bicara manfaat untuk kepentingan masyarakat," katanya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang



Terkini Lainnya
Tak Bisa Turun dari Atap dan Terjebak Berjam-jam, Kakek di Bogor Dievakuasi Damkar Pakai Tandu ke Rumah Sakit
Tak Bisa Turun dari Atap dan Terjebak Berjam-jam, Kakek di Bogor Dievakuasi Damkar Pakai Tandu ke Rumah Sakit
Bandung
Dedi Mulyadi Jemput Warga Jabar yang Terdampak Banjir di Aceh
Dedi Mulyadi Jemput Warga Jabar yang Terdampak Banjir di Aceh
Bandung
Soal Penolakan Warga Terminal Cicaheum, Farhan Upayakan Relokasi ke TOD BRT Paling Ramai
Soal Penolakan Warga Terminal Cicaheum, Farhan Upayakan Relokasi ke TOD BRT Paling Ramai
Bandung
Forum Kiai NU Jawa Desak Pembentukan Panitia MLB, Nama Rhoma Irama Disebut
Forum Kiai NU Jawa Desak Pembentukan Panitia MLB, Nama Rhoma Irama Disebut
Bandung
Pakar Hukum Ingatkan Dedi Mulyadi: Surat Edaran Tidak Bisa Dibuat Seenaknya
Pakar Hukum Ingatkan Dedi Mulyadi: Surat Edaran Tidak Bisa Dibuat Seenaknya
Bandung
Pakar ITB Ingatkan Pemerintah Lakukan Pemodelan Banjir yang Akurat Sebelum Relokasi Warga
Pakar ITB Ingatkan Pemerintah Lakukan Pemodelan Banjir yang Akurat Sebelum Relokasi Warga
Bandung
Ratusan Siswa di Bogor Sumbang Uang, Mukena, hingga Lilin bagi Korban Bencana Aceh dan Sumatera
Ratusan Siswa di Bogor Sumbang Uang, Mukena, hingga Lilin bagi Korban Bencana Aceh dan Sumatera
Bandung
Kepsek SD Tasikmalaya Diduga Cabuli 5 Remaja Putri Dalam Kamar Hotel di Pangandaran
Kepsek SD Tasikmalaya Diduga Cabuli 5 Remaja Putri Dalam Kamar Hotel di Pangandaran
Bandung
Polisi Tangkap Oknum Kades di Jatinangor karena Sabu, Jalani Rehab di Lido 6 Bulan
Polisi Tangkap Oknum Kades di Jatinangor karena Sabu, Jalani Rehab di Lido 6 Bulan
Bandung
Menko AHY Tinjau Langsung Pembangunan Flyover Nurtanio Bandung
Menko AHY Tinjau Langsung Pembangunan Flyover Nurtanio Bandung
Bandung
Dedi Mulyadi Pulangkan 47 Warga, 25 Lainnya Masih Terjebak di Takengon Aceh
Dedi Mulyadi Pulangkan 47 Warga, 25 Lainnya Masih Terjebak di Takengon Aceh
Bandung
Puluhan Pengajuan Izin Perumahan di Cimahi Disetop, Pemkot Tunggu Kajian Lingkungan
Puluhan Pengajuan Izin Perumahan di Cimahi Disetop, Pemkot Tunggu Kajian Lingkungan
Bandung
Ujaran Kebencian Streamer Viral, Polda Jabar Tetap Proses meski Pelaku Sudah Minta Maaf
Ujaran Kebencian Streamer Viral, Polda Jabar Tetap Proses meski Pelaku Sudah Minta Maaf
Bandung
Libur Natal dan Tahun Baru, Jalur Puncak Bogor Pakai Skema Buka-Tutup
Libur Natal dan Tahun Baru, Jalur Puncak Bogor Pakai Skema Buka-Tutup
Bandung
REI Jabar soal SE Dedi Mulyadi Moratorium Izin Perumahan: Mohon Dikaji Ulang...
REI Jabar soal SE Dedi Mulyadi Moratorium Izin Perumahan: Mohon Dikaji Ulang...
Bandung
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau