Sepakat dengan Dedi Mulyadi, Ono Surono Sarankan Pejabat Rapat di Sawah

BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Ono Surono, menyatakan dukungannya terhadap keputusan Gubernur Dedi Mulyadi yang melarang aparat pemerintah daerah menggelar kegiatan rapat di luar kantor, meskipun Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan izin.

Ono, yang merupakan politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), menilai bahwa kegiatan rapat di hotel tidak efektif dan boros anggaran.

Ia menyarankan agar aparat pemerintah daerah menggelar rapat di lokasi-lokasi yang lebih relevan, seperti sawah, permukiman kumuh, gorong-gorong, atau sungai.

Baca juga: Dedi Mulyadi Akui Tak Pakai Helm dan Minta Polisi Tilang Motor Patwal yang Ditumpanginya

Menurutnya, lokasi-lokasi tersebut merupakan tempat di mana terdapat persoalan nyata yang perlu diselesaikan oleh Pemprov Jabar.

"Saya mendorong jika DPRD tidak menggelar rapat di luar provinsi. Lebih baik rapat dilakukan di kantor DPRD Jawa Barat atau di seluruh dapil (daerah pemilihan)," ujarnya dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (13/6/2025).

Ono juga menegaskan bahwa Pemprov Jabar telah melakukan realokasi anggaran sebesar Rp 5,1 triliun, termasuk pemangkasan biaya untuk rapat di hotel dan perjalanan dinas.

Ia menyetujui pengalihan anggaran tersebut untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan hingga kesehatan.

"Jadi, saat ini sudah tidak ada lagi anggaran untuk membiayai rapat-rapat dinas maupun badan di lingkungan Pemprov Jawa Barat, meskipun Kemendagri memperbolehkan," tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi mengulangi larangan bagi aparatur pemerintah daerah untuk menggelar rapat di hotel.

Dedi menjelaskan bahwa anggaran untuk kegiatan rapat tersebut akan dialihkan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat dan pembangunan infrastruktur.

Baca juga: Meski Diizinkan Mendagri, Dedi Mulyadi Tetap Larang Pejabat Rapat di Hotel

Pemprov Jabar juga masih memiliki utang kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebesar Rp360 miliar, serta berkomitmen untuk menjamin pendidikan anak-anak hingga jenjang SMA.

"Seluruh kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi kalau kita aparat pemerintah efisien. Jadi, saya, sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat, meminta seluruh bupati/wali kota untuk tetap menggunakan fasilitas gedung kantor yang kita miliki," kata Dedi dalam video yang diterima Kompas.com, Kamis (12/6/2025).