Tetap Larang Rapat di Hotel demi Keadilan, Dedi Mulyadi: Pangandaran Belum Bayar Tunjangan 5 Bulan

BANDUNG, KOMPAS.com - Meski Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memperbolehkan pemerintah daerah kembali menggelar rapat di hotel, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan sikapnya untuk tetap melarang para pejabat dan pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan kegiatan tersebut.

Menurut dia, kebijakan itu diambil demi efisiensi anggaran dan demi keadilan bagi daerah-daerah yang masih tertinggal secara fiskal.

Dedi Mulyadi menyoroti sejumlah daerah yang pendapatannya sangat terbatas, bahkan tidak mampu membayar tunjangan pegawai selama berbulan-bulan.

Salah satunya adalah Kabupaten Pangandaran.

Baca juga: Sepakat dengan Dedi Mulyadi, Ono Surono Sarankan Pejabat Rapat di Sawah

"Kasihan Pangandaran, Ibu Bupatinya kalau ketemu saya suka menangis. Tunjangan pegawainya sudah lima bulan enggak bisa dibayar. Anggarannya terbatas, sedang saya pikirkan solusinya," kata Dedi Mulyadi, Jumat (13/6/2025).

Menurut Dedi, ketimpangan fiskal antara pusat kota dan daerah pinggiran semakin terlihat dari praktik pengelolaan anggaran.

Kota-kota besar dengan banyak hotel dan aktivitas pariwisata cenderung mendapatkan pendapatan besar tanpa merusak lingkungan.

Sebaliknya, daerah yang menggantungkan ekonomi dari galian pasir, batu, atau hasil hutan justru mengalami kerusakan alam parah dengan pendapatan yang minim.

Baca juga: Dedi Mulyadi Sebut Pangandaran Setengah Sekarat, Anggota DPRD Angkat Bicara

"Apakah daerah-daerah miskin itu rela uang pajaknya dipakai buat rapat-rapat di hotel berbintang di kota besar?" tanya Dedi.

"Sekolahnya masih jelek, irigasinya rusak, jalan berlubang, puskesmasnya terbatas, BPJS belum terbayar. Bahkan, banyak rakyatnya enggak punya toilet," tambahnya.

Gubernur yang dikenal vokal dalam kebijakan pro-rakyat itu juga menyinggung pemborosan dan penyimpangan yang sering terjadi dalam pelaksanaan rapat di hotel.

"Saya ini pengalaman, tahu betul apa yang terjadi. Kamar yang dilaporkan lima, yang dipakai tiga. Makan 10, yang hadir 7. SPJ-nya sering tidak sesuai realisasi," ungkap Dedi.

Ia mengajak seluruh kepala daerah di Jawa Barat untuk bersama-sama mengefisienkan anggaran dan memprioritaskan pembangunan di daerah masing-masing.

Baca juga: Alasan Dedi Mulyadi Larang Rapat di Hotel, Utang Pemprov Jabar ke BPJS Rp 360 Miliar

"Jangan dulu berpesta di atas derita rakyat. Buanglah uang di tempat uang itu dikumpulkan. Rakyat kita berkeringat bayar pajak, ingin daerahnya maju," ucapnya.

Dedi pun menutup pernyataannya dengan penekanan bahwa sikapnya ini bukan semata-mata untuk melarang, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kepemimpinan yang berpihak kepada masyarakat kecil.

"Kalau kita bisa alihkan anggaran hotel itu untuk bangun sekolah, irigasi, dan puskesmas, itu jauh lebih bermanfaat. Saya mohon maaf kalau terlihat keras, tetapi ini untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat," tuturnya.