Dedi Mulyadi Jelaskan Alasan Larang ASN Pemprov Jabar Rapat di Hotel meski Diizinkan Mendagri

KOMPAS.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dirinya tetap melarang pejabat dan pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menggelar rapat di hotel, meskipun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah memberikan izin.

Menurut Dedi, keputusan tersebut diambil sebagai bentuk efisiensi anggaran serta demi keadilan fiskal bagi daerah-daerah yang masih tertinggal.

Baca juga: Tetap Larang Rapat di Hotel demi Keadilan, Dedi Mulyadi: Pangandaran Belum Bayar Tunjangan 5 Bulan

"Kita tahu, Jawa Barat itu luas, kabupaten dan kotanya beragam. Ada yang besar dan kaya, ada juga yang kecil dan fiskalnya sangat rendah," ujar Dedi dalam sebuah video yang diunggah di media sosial dan dikonfirmasi ulang Kompas.com, Sabtu (14/6/2025).

Dedi mencontohkan Kabupaten Pangandaran sebagai daerah dengan kemampuan fiskal terbatas, bahkan sampai kesulitan membayar tunjangan pegawai.

Baca juga: Dedi Larang Rapat di Hotel, Pengamat: Tidak Langgar Aturan

"Kasihan Pangandaran, Ibu Bupatinya kalau ketemu saya suka nangis. Tunjangan pegawainya sudah lima bulan nggak bisa dibayar. Anggarannya terbatas, sedang saya pikirkan solusinya," kata Dedi.

Ia menilai ketimpangan antara kota besar dan daerah pinggiran terlihat dari pola pendapatan daerah.

Kota-kota dengan sektor pariwisata maju bisa meraup pajak besar, sementara daerah lain harus mengeksploitasi alam dan tetap miskin.

"Apakah daerah-daerah miskin itu rela uang pajaknya dipakai buat rapat-rapat di hotel berbintang di kota besar?" tanya Dedi.

"Sekolahnya masih jelek, irigasinya rusak, jalan berlubang, puskesmasnya terbatas, BPJS belum terbayar. Bahkan banyak rakyatnya nggak punya toilet," tambahnya.

Dedi juga mengkritisi potensi pemborosan dan penyimpangan dalam praktik rapat di hotel.

"Saya ini pengalaman, tahu betul apa yang terjadi. Kamar yang dilaporkan lima, yang dipakai tiga. Makan 10, yang hadir tujuh. SPJ-nya sering tidak sesuai realisasi," ungkapnya.

Ia pun mengajak seluruh kepala daerah di Jawa Barat untuk mengutamakan anggaran pembangunan daripada belanja konsumtif.

Dedi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa larangan tersebut bukan bentuk sikap keras, melainkan tanggung jawab moral sebagai pemimpin.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah diperbolehkan melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran, asalkan tidak dilakukan secara berlebihan.

Tito juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran sebagai perhatian utama, namun menegaskan bahwa hal tersebut tidak berarti semua kegiatan di hotel dan restoran harus dilarang.

(Kontributor Bandung Faqih Rohman Syafei|Editor:Eris Eka Jaya)