Sindir Kepala OPD dan BUMD Absen Paripurna, Wakil Ketua DPRD Jabar: Hanya Semangat Saat Ajukan Anggaran

BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, menyoroti absennya sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kepala Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 yang berlangsung pada Kamis (19/6/2025).

Iswara menganggap ketidakhadiran para kepala OPD dan BUMD tersebut menunjukkan kurangnya komitmen.

Ia menilai, meskipun mereka menunjukkan antusiasme saat mengajukan program dan anggaran, mereka tampak abai saat diminta memberikan pertanggungjawaban.

"Tidak hanya semangat saat mengajukan, para kepala dinas dan badan lembaga, BUMD pun harus hadir saat pertanggung jawabannya," ujar Iswara saat ditemui setelah Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Baca juga: Wakil Gubernur Jabar Sindir Sekda yang Jarang Ngantor: “Ka Mana Wae Sekda?”

Ia mencatat, hanya enam kepala dinas yang hadir dalam rapat tersebut, sementara sisanya diwakili oleh staf.

Dari 46 OPD, hanya 27 yang hadir, dan dari perwakilan BUMD Jabar, hanya tiga yang tampak hadir.

"Tadi saya mencatat hanya tiga BUMD yang hadir. Dari 46 OPD, hanya 27 yang hadir, dan itu pun hanya enam kepala dinas, sisanya staf," jelasnya.

Iswara menegaskan bahwa pejabat pimpinan tinggi (JPT) pratama di lingkungan Pemprov Jabar wajib hadir dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2024.

Ia menilai, agenda rapat ini sangat penting untuk mengetahui besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang akan digunakan dalam pembahasan Perubahan APBD 2025.

Ia berharap, pada rapat-rapat selanjutnya, para OPD dan BUMD Jabar dapat hadir agar terjadi kesesuaian antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun anggaran.

Baca juga: Utang Pemprov Jabar Rp 311 Miliar ke BPJS Dilunasi dari APBD Perubahan

"Setelah P2 APBD ini, kita akan mulai pembahasan RKPD, dilanjutkan KUA-PPAS, dan kemudian RAPBD untuk perubahan APBD 2025 yang ditargetkan rampung pada bulan September 2025. Secara simultan, kita juga sedang bersiap membahas KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026," pungkasnya.