Penyebab SMP Garuda Dayeuhkolot Punya 11 Murid Baru Menurut DPRD Kabupaten Bandung

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Cecep Suhendar, masih menunggu data dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung terkait jumlah siswa Sekolah Dasar (SD) yang lulus dan diterima di Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik Negeri maupun Swasta.

Hal ini menyusul minimnya penerimaan siswa baru di sejumlah SMP Swasta di daerah tersebut, termasuk SMP Garuda Dayeuhkolot yang hanya menerima 11 siswa baru pada tahun ajaran ini.

"Nah, ini saya perlu data dari Disdik itu ya. Karena ini baru berjalan tiga hari, saya akan mengumpulkan data itu," ujar Cecep saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Rabu (16/7/2025).

Baca juga: Potret MPLS di SMP Garuda Dayeuhkolot yang Hanya Punya 11 Siswa Baru...

Cecep mengakui bahwa SMP Garuda Dayeuhkolot mengalami penurunan jumlah siswa.

Pada tahun sebelumnya, sekolah tersebut menerima 18 peserta didik, sedangkan pada tahun ajaran 2025-2026 hanya menerima 11 peserta didik.

"Jadi ada turun 7, rata-rata memang tertarik zonasi masuk ke SMP 1 Dayeuhkolot," tambahnya.

Meskipun masih menunggu data resmi, Cecep mengungkapkan bahwa ia telah mendengar adanya keluhan dari guru-guru di sekolah swasta terkait masalah ini.

"Kita surat belum nerima datanya, tapi memang sudah ada riak-riak dari guru dan sekolah-sekolah swasta sudah ingin menyampaikan kaitan masalah ini," tuturnya.

Cecep menekankan pentingnya analisis terhadap kebijakan zonasi sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Ia memberikan contoh, jika di Kecamatan Dayeuhkolot terdapat lebih banyak sekolah swasta, maka sekolah negeri harus membatasi kuota penerimaan siswa baru agar sekolah swasta tetap mendapatkan peserta didik.

Sebaliknya, jika di suatu kecamatan lebih banyak terdapat sekolah negeri, maka diperbolehkan untuk menambah jumlah peserta didik dalam satu kelas.

"Intinya menjaga anak agar tidak putus sekolah. Saya tidak mau ada anak yang putus sekolah hanya karena persoalan sepele. Jadi kita pertahankan juga swasta, jadi semuanya tidak ada yang merasa dirugikan," ungkapnya.

Baca juga: Arti Motif Garuda dan Jaring Gawang di Gaun Pernikahan Istri Rizky Ridho

Ia berharap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Bandung dan pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat agar menganalisis terlebih dahulu kebutuhan pendidikan di masing-masing wilayah.

"Sebaiknya penambahan jumlah siswa itu disesuaikan dengan hasil analisis dulu gitu. Per wilayah kerja, kan ada Kabupaten saya ada wilayah 1 sampai 8 itu di Kabupaten Bandung itu," tutupnya.