Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susi Pudjiastuti Sebut Profesor Unpad Bodoh soal KJA, Jeje: Ke Personal, Bukan Lembaga

Kompas.com, 21 Agustus 2025, 10:39 WIB
David Oliver Purba

Editor

KOMPAS.com - Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Jeje Wiradinata, pasang badan meluruskan pernyataan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Susi sempat menyebut profesor dari Universitas Padjajaran bodoh terkait keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran di Bandara Internasional Beach Street Susi Air Pamugaran, Pangandaran, Rabu (13/8/2025).

Baca juga: Susi Pudjiastuti Tolak KJA di Pangandaran, Alumni Unpad Meradang Disebut “Bodoh”

Menurut Jeje, ucapan tersebut tidak ditujukan kepada institusi Universitas Padjadjaran (Unpad) maupun alumni Unpad secara umum, melainkan kepada satu individu.

Satu individu ini yakni kepada Wakil Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad, Profesor Rita, yang hadir dalam pertemuan.

"Ucapan Ibu Susi bukan ditujukan ke kelembagaan, tapi ke personal. Beliau menanggapi pernyataan Ibu Rita yang mengatakan benih-bening lobster (BBL) mati sia-sia di laut, lebih baik ditangkap," ujar Jeje yang juga mantan Bupati Pangandaran saat dihubungi melalui WhatsApp, Kamis (21/8/2025) pagi.

Baca juga: Duduk Perkara KJA di Pangandaran: Susi Pudjiastuti Geram, Dedi Mulyadi Menolak

Menurutnya, respons spontan Susi itu merupakan bentuk kegelisahan pribadi sebagai tokoh masyarakat Pangandaran terhadap pernyataan seorang akademisi yang dinilai tidak berpihak pada pelestarian sumber daya laut.

Jeje mengatakan, sejumlah alumni Unpad sempat mempertanyakan pernyataan Susi tersebut dalam pertemuan di Kampus Unpad, Jatinangor, Sumedang, pada Rabu (20/8/2025).

Dia menegaskan, konteks ucapan Susi bersifat pribadi bukan serangan terhadap kelembagaan.

"Ibu Susi bereaksi spontan. Itu bentuk refleksi kegelisahan beliau," katanya.

Terkait Susi tidak ikut menghadiri pertemuan di Unpad, Jeje menyebut karena kondisi kesehatannya yang sedang kurang baik.

"Tapi, pertemuan kemarin di Unpad itu inisiatif teman-teman setelah konsultasi dengan saya. Ibu Susi tidak hadir karena sedang sakit," ucap Jeje.

Sebelumnya, Susi menuding dosen Unpad bodoh karena menyebut bibit lobster akan mati percuma jika tidak ditangkap.

Ungkapan itu yang membuat Susi memilih walk out dari rapat dialog penolakan KJA di Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat, yang digelar di Pangandaran.

"Dia ngomong di rapat, kalau bibit lobster gemes itu tidak ditangkap, nanti juga mati. Saya mau ngamuk, tapi tidak enak karena beliau sudah tua, lebih tua dari saya. Daripada saya marah ke orang tua, apalagi seorang dosen, profesor lagi, ya saya pilih keluar rapat," ujar Susi kepada sejumlah wartawan di Bandara Internasional Beach Street Susi Air Pamugaran, Rabu (13/8/2025) siang.

Menurut Susi, pemikiran tersebut keliru karena setiap makhluk yang mati di laut tetap menjadi bagian dari rantai makanan.

"Tidak ada percuma dalam ekosistem. Kalau mati di laut, ya dimakan makhluk lain. Profesor seperti itu namanya bodoh," katanya.

Mengenai polemik KJA di Pantai Timur Pangandaran, Susi juga meminta maaf kepada masyarakat Pangandaran, Jawa Barat.

Penyebabnya, dia tidak mengikuti perkembangan proyek keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran, sejak awal.

Susi mengaku terkejut ketika mengetahui adanya proyek KJA berskala besar di wilayah yang selama ini menjadi pusat wisata air.

"Tidak ada yang memberitahu saya bahwa ada proyek besar seperti ini di Pangandaran. Begitu saya dengar, saya kaget luar biasa. Kok bisa? Heran, tidak habis pikir, ke mana orang Pangandaran?" ujar Susi dalam sambutannya.

Ia menceritakan pada saat dia menjabat sebagai Menteri KKP, rencana pembangunan keramba besar pernah digagas.

Namun Bupati Pangandaran saat itu, Jeje Wiradinata, memutuskan memindahkannya jauh ke tengah laut demi menjaga estetika dan kenyamanan wisata.

"Sedangkan sekarang, keramba justru diletakkan di depan mata, di Pantai Timur. Itu tempat saya main paddle board, tempat turis main banana boat," katanya.

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Ketua HNSI Pangandaran Luruskan Pernyataan Susi Pudjiastuti, Kata 'Bodoh' Bukan untuk Unpad

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang



Terkini Lainnya
Soal Penolakan Warga Terminal Cicaheum, Farhan Upayakan Relokasi ke TOD BRT Paling Ramai
Soal Penolakan Warga Terminal Cicaheum, Farhan Upayakan Relokasi ke TOD BRT Paling Ramai
Bandung
Forum Kiai NU Jawa Desak Pembentukan Panitia MLB, Nama Rhoma Irama Disebut
Forum Kiai NU Jawa Desak Pembentukan Panitia MLB, Nama Rhoma Irama Disebut
Bandung
Pakar Hukum Ingatkan Dedi Mulyadi: Surat Edaran Tidak Bisa Dibuat Seenaknya
Pakar Hukum Ingatkan Dedi Mulyadi: Surat Edaran Tidak Bisa Dibuat Seenaknya
Bandung
Pakar ITB Ingatkan Pemerintah Lakukan Pemodelan Banjir yang Akurat Sebelum Relokasi Warga
Pakar ITB Ingatkan Pemerintah Lakukan Pemodelan Banjir yang Akurat Sebelum Relokasi Warga
Bandung
Ratusan Siswa di Bogor Sumbang Uang, Mukena, hingga Lilin bagi Korban Bencana Aceh dan Sumatera
Ratusan Siswa di Bogor Sumbang Uang, Mukena, hingga Lilin bagi Korban Bencana Aceh dan Sumatera
Bandung
Kepsek SD Tasikmalaya Diduga Cabuli 5 Remaja Putri Dalam Kamar Hotel di Pangandaran
Kepsek SD Tasikmalaya Diduga Cabuli 5 Remaja Putri Dalam Kamar Hotel di Pangandaran
Bandung
Polisi Tangkap Oknum Kades di Jatinangor karena Sabu, Jalani Rehab di Lido 6 Bulan
Polisi Tangkap Oknum Kades di Jatinangor karena Sabu, Jalani Rehab di Lido 6 Bulan
Bandung
Menko AHY Tinjau Langsung Pembangunan Flyover Nurtanio Bandung
Menko AHY Tinjau Langsung Pembangunan Flyover Nurtanio Bandung
Bandung
Dedi Mulyadi Pulangkan 47 Warga, 25 Lainnya Masih Terjebak di Takengon Aceh
Dedi Mulyadi Pulangkan 47 Warga, 25 Lainnya Masih Terjebak di Takengon Aceh
Bandung
Puluhan Pengajuan Izin Perumahan di Cimahi Disetop, Pemkot Tunggu Kajian Lingkungan
Puluhan Pengajuan Izin Perumahan di Cimahi Disetop, Pemkot Tunggu Kajian Lingkungan
Bandung
Ujaran Kebencian Streamer Viral, Polda Jabar Tetap Proses meski Pelaku Sudah Minta Maaf
Ujaran Kebencian Streamer Viral, Polda Jabar Tetap Proses meski Pelaku Sudah Minta Maaf
Bandung
Libur Natal dan Tahun Baru, Jalur Puncak Bogor Pakai Skema Buka-Tutup
Libur Natal dan Tahun Baru, Jalur Puncak Bogor Pakai Skema Buka-Tutup
Bandung
REI Jabar soal SE Dedi Mulyadi Moratorium Izin Perumahan: Mohon Dikaji Ulang...
REI Jabar soal SE Dedi Mulyadi Moratorium Izin Perumahan: Mohon Dikaji Ulang...
Bandung
Relokasi Korban Longsor Arjasari, Bupati Bandung Biayai Sewa Kontrakan 3 Bulan
Relokasi Korban Longsor Arjasari, Bupati Bandung Biayai Sewa Kontrakan 3 Bulan
Bandung
Wagub Jabar Desak Polisi Tangkap Streamer Pelaku Dugaan Ujaran Kebencian
Wagub Jabar Desak Polisi Tangkap Streamer Pelaku Dugaan Ujaran Kebencian
Bandung
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau