Demonstrasi di Bandung: Kelompok Perusuh Gunakan Bom Molotov Modifikasi

BANDUNG, KOMPAS.com - Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) mengungkapkan, empat kelompok yang terlibat dalam provokasi aksi unjuk rasa di Bandung menggunakan bom molotov yang dimodifikasi dari gas dan petasan.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, dalam konferensi pers di Mapolda Jabar pada Kamis (4/9/2025).

Hendra menjelaskan, pihaknya menemukan dua jenis bom molotov yang sangat berbahaya saat aksi unjuk rasa.

"Kemarin kami mendapatkan video dari CCTV yang menunjukkan ada ledakan molotov yang berbeda dari botol-botol biasa," ujarnya.

Baca juga: Polda Jabar Telusuri Dugaan Aliran Dana dan Aktor di Balik Ricuh Demo di Bandung

Berdasarkan pantauan CCTV, polisi berhasil mendeteksi bom molotov hasil modifikasi yang memiliki daya ledak besar.

"Setelah kami mendapatkan informasi ini, kami menyadari bahwa ada bentuk molotov yang sangat berbahaya, yang menggabungkan petasan dan gas," tambahnya.

Temuan Baru

Hendra menunjukkan barang bukti berupa bom molotov yang diperoleh dari kelompok tersebut, berupa tabung gas kecil yang ditempeli dua petasan.

"Ini adalah temuan baru yang kami dapatkan dari kelompok ini," tuturnya.

Kelompok-kelompok ini diketahui sangat aktif dalam setiap kegiatan demonstrasi di Kota Bandung.

"Mereka sangat aktif di setiap kegiatan demo, baik itu RUU TNI, demo buruh, maupun demo ojol. Mereka selalu hadir di setiap event," jelas Hendra.

Baca juga: Ini Motif Pemuda yang Nekat Lempar Bom Molotov di Pos Pandaan Surabaya

Salah satu pelaku bahkan terdeteksi ikut serta dalam aksi di tiga kota yakni Bandung, Cirebon, dan Jakarta.

Para pelaku juga membuat flyer ajakan yang menyisipkan nomor rekening untuk dana donasi yang disebar di media sosial.

"Kami sedang menelusuri donatur, tetapi saat ini mereka justru membuka kontak untuk dukungan donasi," kata Hendra.

11 Tersangka Ditangkap

Sebanyak 11 orang tersangka telah ditangkap dan dibawa ke Mapolda Jabar. Mereka diberikan penunjukan penasehat hukum untuk memenuhi haknya.

"Kami mengikuti prosedur dan kami berikan kepastian bahwa kami menyidik secara profesional dan akuntabel," tegasnya.