TKD Dipangkas Rp2,45 T: Dedi Mulyadi Tolak Pinjaman, Pilih Efisiensi untuk Bangun Jabar

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya untuk tidak menempuh jalur pinjaman daerah meskipun alokasi dana transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan sebesar Rp2,45 triliun.

Dedi menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur di Jawa Barat yang harus tetap berjalan tanpa menambah beban keuangan daerah.

Ia percaya bahwa pembangunan dapat terwujud jika pemerintah mengelola anggaran secara mandiri dan efisien.

"Meskipun saya ditawari untuk mendapatkan pinjaman, saya menolak. Karena saya ingin tetap membangun dengan menggunakan dana yang dimiliki di Provinsi Jawa Barat, meskipun dananya mengalami pengurangan," ujarnya dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Senin (13/10/2025).

Baca juga: Dedi Mulyadi Tekan Anggaran Rp 1,9 Triliun, Sekolah Diminta Hemat Air dan Listrik

Ia menilai bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mungkin tercipta tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, dan konektivitas internet.

Dedi menambahkan, infrastruktur yang baik menjadi prasyarat untuk tumbuhnya investasi dan terbukanya lapangan kerja baru.

"Pertumbuhan ekonomi akan tumbuh manakala infrastrukturnya dibangun. Investasi akan tumbuh manakala pemerintah menyiapkan jaringan infrastruktur," tutur dia.

Menyadari tantangan yang dihadapi, Dedi mengungkapkan bahwa membangun infrastruktur dengan kondisi keuangan daerah yang menurun memerlukan pengorbanan.

Baca juga: Cara Dedi Mulyadi Bereskan Sungai dan Pengangguran di Jabar: Bukan Seminar

Oleh karena itu, ia memilih untuk memangkas berbagai pengeluaran pemerintah yang dianggap tidak relevan dengan kepentingan publik.

"Gubernur dan seluruh pejabat serta ASN-nya berpuasa dari berbagai kepentingan yang tidak ada relevan dengan kepentingan masyarakat," kata Dedi.

Mantan Bupati Purwakarta tersebut menekankan bahwa langkah efisiensi lebih bermanfaat dibanding mencari sumber pendapatan baru yang dapat membebani masyarakat.

"Saya tidak memilih mencari pendapatan baru yang membebani masyarakat. Saya lebih memilih melakukan efisiensi terhadap belanja pemerintah Provinsi Jawa Barat," ucapnya.

Dedi juga menegaskan bahwa pinjaman daerah diperbolehkan selama masih terukur dan tidak melebihi kemampuan keuangan.

"Pinjam boleh, tapi terukur. Tidak boleh kita membuat pinjaman melebihi keuangan yang kita miliki tiap bulan," pungkasnya.