TKD Tasikmalaya Dipotong Rp 219 Miliar, Wali Kota Sebut Infrastruktur Terdampak

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi, mengungkapkan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk tahun 2026 akan mengalami pemotongan sebesar Rp 219 miliar.

Pemotongan ini akan berdampak pada semua daerah di Jawa Barat, di mana Pemprov Jabar telah menyosialisasikan bahwa rata-rata TKD akan dipotong sekitar 18 persen dari total keseluruhan.

"Sehingga semua masyarakat, pemerintah, dan berbagai stakeholder bisa berkomitmen. Kemudian juga bisa istikomah dan bekerjasama menuju Indonesia yang lebih baik lagi. Untuk dana transfer pusat atau TKD, kemarin kita rapat koordinasi dengan Pemprov Jabar. Semua daerah dikumpulkan," jelas Viman di Bale Kota Tasikmalaya, Senin (13/10/2025).

Baca juga: TKD Dipangkas Rp2,45 T: Dedi Mulyadi Tolak Pinjaman, Pilih Efisiensi untuk Bangun Jabar

Lebih lanjut, Viman menambahkan, pemotongan ini juga akan berdampak pada infrastruktur, di mana sumber dana dari TKD akan terpotong antara 20 hingga 30 persen.

Kota Tasikmalaya diperkirakan akan mengalami pemotongan sekitar 18,5 persen, yang setara dengan Rp 219 miliar.

"Jadi kita harus merencanakan keuangan dengan baik. Karena ini bukan hanya Kota Tasikmalaya saja, tetapi semua daerah se-Indonesia. Jawa Barat juga semua daerahnya. Dan memang, dengan kondisi rata-rata sekitar 20 persen, berarti untuk seluruh daerah di Indonesia, itu dari seluruhnya mungkin 83 persen minus dan harus mencari yang lebih," ungkapnya.

Baca juga: Dana TKD Dipangkas Rp 2,45 Triliun, Sekda Jabar: PPPK dan Non-ASN Tak Ada yang Dipecat

Viman berkomitmen untuk mengikuti kebijakan nasional demi kepentingan masyarakat.

Ia menyatakan, Kota Tasikmalaya akan mencari strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih besar dari tahun sebelumnya.

"Balik lagi kita efisiensi di beberapa belanja operasi dan juga di belanja modal. Itu pasti kita arahnya ke sana. Kemudian juga kami Pemerintah Kota Tasikmalaya dan DPRD harus berkolaborasi mencari solusi dan strategi," tutupnya.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan RI telah merencanakan pemotongan transfer daerah pada tahun depan.