INDRAMAYU, KOMPAS.com - Panji Gumilang kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Indramayu, Jawa Barat, Senin (27/11/202), sebagai terdakwa kasus dugaan tindak pidana penistaan agama.
Agenda sidang kali ini adalah penyampaian tanggapan dari jaksa penuntut umum (JPU) atas eksepsi yang diajukan terdakwa.
Jurubicara PN Indramayu Adrian Anju Purba, mengatakan sidang lanjutan dimulai pukul 09.15 WIB.
Menurut Adrian, sidang ketiga itu berjalan lancar karena didukung pengamanan ketat dari petugas kepolisian yang sudah bersiaga sejak Senin pagi.
Baca juga: Panji Gumilang dan Bareskrim Polri Tak Hadir, Sidang Praperadilan Ditunda
Selama proses persidangan berlangsung, lanjutnya, tim JPU membantah eksepsi terdakwa.
Sementara, pengajuan keberatan yang diajukan Panji Gumilang pada sidang sebelumnya belum dikabulkan oleh Majelis Hakim PN Indramayu.
"Majelis hakim belum menolak atau dikabulkan. Jadi, secara hukum acara, setelah mendengarkan tanggapan (JPU) barulah hakim akan mengambil sikap," kata Adrian seperti dikutip Antara.
Dia menambahkan, keputusan Ketua Majelis Hakim terhadap eksepsi Panji Gumilang akan disampaikan pada sidang selanjutnya yang dijadwalkan pada tanggal 6 Desember 2023.
"Kapannya itu (putusan soal eksepsi), pada tanggal 6 Desember 2023, dengan dijatuhkannya putusan sela."
Baca juga: Penyidik Bareskrim Polri Periksa Panji Gumilang di Lapas Indramayu
"Nanti, di putusan sela itu menerima atau menolak daripada eksepsi," ujar Adrian.
Pada sidang sebelumnya, kuasa hukum Panji Gumilang mengajukan eksepsi atas dakwaan yang sudah disampaikan JPU.
Dakwaan yang disampaikan JPU terhadap terdakwa terdiri atas tiga dakwaan yang dikombinasikan dakwaan kumulatif dan dakwaan alternatif atau subsider.
Dakwaan primernya ialah terkait Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengenai menyiarkan berita bohong hingga sengaja menerbitkan keonaran di tengah masyarakat.
Baca juga: Usai Didakwa Pasal Berlapis, Panji Gumilang Ajukan Penangguhan Penahanan
Sementara itu, dakwaan subsider ialah Pasal 14 ayat (2) dan lebih subsider lagi Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 terkait menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar berlebihan dan tidak lengkap.
JPU juga mendakwa Panji Gumilang dengan Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE serta Pasal 156 Huruf a KUHP.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.