Juni 2024, AHY Targetkan 27 Kantor Pertanahan di Jabar Layani Sertifikat Tanah Elektronik

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong semua kantor pertanahan di Jawa Barat bisa melayani pembuatan sertifikat tanah elektronik.

Dia menyebutkan, saat ini baru 11 dari 27 kantor pertanahan di kabupaten dan kota di Jabar yang bisa melayani pembuatan sertifikat tanah elektronik. Diharapkan, bulan depan sisanya sudah bisa menerapkan program ini.

"Saya juga menargetkan, langsung bulan depan, katanya," ujar AHY kepada awak media di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (9/6/2024) malam.

Baca juga: AHY Luncurkan Layanan Sertifikat Tanah Elektronik di Jabar, 11 Kantor Pertanahan Sudah Bisa Beroperasi

Dia menyebutkan, untuk mengimplementasikan program pembuatan sertifikat tanah elektronik ini tidak bisa dilakukan serentak di 27 kota dan kabupaten di Jabar.

Menurut AHY, masing-masing kantor pertanahan di Jabar akan memulainya berbeda-beda. Tergantung dengan infrastruktur yang ada di wilayahnya tersebut.

Namun, ia optimistis target tersebut bisa terealisasi dalam waktu dekat. Tentunya ini untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengurus pembuatan dokumen ini.

Baca juga: Pemprov Jabar Sedang Memproses Sosok Calon Pengganti Pj Bupati Bandung Barat

"Memang setiap kantor pertanahan beda-beda starting pointnya, dari jumlah penduduknya juga berbeda-beda artinya kita berharap dalam waktu dekat seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat bisa melayani dengan elektronik, dan Jawa Barat bisa sebagai percontohan," kata AHY.

Menurut dia, layanan sertifikat tanah elektronik ini sangat perlu untuk segera diimplentasikan di Jabar. Apalagi provinsi ini memiliki penduduk lebih dari 50 juta jiwa.

"Ini penting karena kita berharap dengan semakin masifnya layanan elektronik di berbagai kota dan kabupaten, apalagi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk paling besar di Indonesia, ada 27 kabupaten dan kota," ucap AHY.

Di samping itu, AHY juga menyebutkan, sertifikat tanah elektronik lebih aman dari tindak kejahatan mafia tanah dan kerusakan akibat bencana alam.

Tak hanya itu, pada proses pembuatannya pun diklaim lebih cepat dan mudah. Sehingga waktu yang diperlukan masyarakat lebih efisien.

"Jauh lebih aman, lebih cepat, dan efisien dan tentunya semakin baik layanan beroperasi jika kita berbasis pada tranformasi digital ini," katanya.

Di samping itu, AHY juga mendorong semua kantor pertanahan untuk lebih humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Tentunya kita berharap kantor-kator BPN di manapun juga berada terus melayani masyarakat dengan semakin profesional dan tentunya semakin humanis," pungkasnya.