Diduga Korupsi Pembangunan Pasar, Eks Pj Bupati Bandung Barat Ditahan di Rutan Bandung

BANDUNG, KOMPAS.com - Mantan Penjabat Bupati Bandung Barat Arsan Latif resmi ditahan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat setelah menjadi tersangka korupsi pembangunan Pasar Sindangkasih, Cigasong, Kabupaten Majalengka.

Arsan Latif ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama delapan jam sebagai tersangka korupsi di Kantor Kejati Jabar pada Senin(15/7/2024) dalam kasus tindak pidana korupsi karena terlibat dalam kasus korupsi pembangunan Pasar Sindangkasih.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jabar Dwi Agus Afrianto mengatakan, Arsan Latif akan ditahan selama 20 hari kedepan di Rumah Tahanan Kelas I Bandung.

"Saat ini yang bersangkutan kita lakukan upaya paksa selama 20 hari terhitung mulai tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024," ujar dia dalam keterangan resminya, Senin (15/7/2024).

Baca juga: Dugaan Korupsi Rehabilitasi Sekolah di Sumut, Konsultan dan Wadir Perusahan Swasta Ditahan

Arsan Latif telah menyalahgunakan kekuasaannya saat menjabat sebagai Inspektur Wilayah IV Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam kegiatan bangun guna serah (Build, Operate dan Transfer (BOT) Pasar Sindangkasih.

"Penahanan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Surat Nomor: Print-1677/M.2.5/Fd.2/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 Jo Print-1516/M.2/Fd.2/06/2024 Tanggal 26 Juni 2024," kata Dwi.

Peran tersangka dalam kasus tersebut yakni mengkondisikan proses lelang dan menerima sejumlah uang tunai maupun transfer ke rekening pribadinya dan keluarganya.

Uang tersebut diberikan beberapa kali untuk mengganti keperluan selama pengurusan dalam pembuatan peraturan Bupati Majalengka tentang pedoman pelaksanaan pemilihan mitra pemanfaatan barang milik daerah berupa bangun guna serah.

"Oleh tersangka INA melalui tersangka AN dan AL juga meminta untuk memasok kebutuhan material tertentu dalam proyek kegiatan pembangunan Pasar Sindangkasih Cigasong tersebut," terang Dwi.

Baca juga: Dugaan Korupsi Lelang Proyek, Kantor ULP Kota Bandung Digeledah

Dwi menambahkan, Arsan Latif dijerat dengan Pasal 5, Pasal 12 huruf e, Pasal 11, Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.