Kompolnas: Dugaan Upaya Kriminalisasi 40 Ulama Picu Gejolak Sosial di Tasikmalaya

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI, Gufron Mabruri, mengakui pihaknya telah menerima laporan dugaan kriminalisasi 40 ulama oleh polisi demi kepentingan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (16/4/2025).

Laporan dari tim Advokasi Bela Ulama Tasikmalaya ini berawal dari pemanggilan para ulama oleh Polda Jawa Barat melalui Polres Tasikmalaya Kota terkait penyelidikan penggunaan dana hibah 2023.

Pemanggilan puluhan ulama ini usai surat dari inisial AM ke Dirjen Otda Kemendagri tertanggal 11 Maret yang melakukan pengaduan hal itu yang berkaitan dengan PSU Tasikmalaya 2025.

Baca juga: Polda Jabar Dilaporkan ke Kompolnas atas Dugaan Upaya Kriminalisasi 40 Ulama

Adapun AM merupakan pendukung utama salah satu calon dalam PSU Kabupaten Tasikmalaya yang saat Pilkada serentak 2024 mengalami kekalahan telak.

Hal ini memicu kemarahan para santri dan ulama yang merasa sudah difitnah dan didiskriminalisasi sampai berpotensi gejolak sosial.

"Kompolnas juga mendapatkan informasi bahwa kasus di Tasik ini memicu gejolak sosial di masyarakat dan isunya juga mulai melebar, termasuk isu keagamaan," jelas Gufron kepada Kompas.com lewat pesan singkat, Rabu malam.

Gufron menambahkan, Kompolnas tentunya akan bergerak cepat menelusuri pengaduan ini demi memastikan Polri, khususnya Polda Jawa Barat, bertindak profesional dan akuntabel.

Dalam waktu dekat, Kompolnas akan bersurat resmi kepada Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

"Iya benar, Kompolnas hari ini menerima audiensi tim advokasi bela ulama Tasikmalaya. Pengaduan yang disampaikan tentu akan kami atensi dan tindak lanjuti segera untuk memastikan kepolisian kita, dalam hal ini Polda Jawa Barat, profesional dan akuntabel," tambah dia.

Sebelumnya, Tim Advokasi Bela Ulama Tasikmalaya, Jawa Barat, secara resmi melaporkan dugaan kriminalisasi terhadap para ulama di Kabupaten Tasikmalaya oleh Kepolisian Daerah (Polda Jabar) Jawa Barat kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Rabu (16/4/2025).

Laporan dugaan kriminalisasi ulama demi kepentingan salah satu calon pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Tasikmalaya ini diterima langsung oleh Komisioner Kompolnas RI Choirul Anam dan Gufron.

Koordinator Tim Pembela Ulama Tasikmalaya, Andi Ibnu Hadi, menyampaikan kepada Kompolnas terdapat dugaan kuat upaya kriminalisasi terhadap ulama yang ditengarai sebagai bentuk intimidasi terhadap para pendukung salah satu pasangan calon dalam PSU kepala daerah di Tasikmalaya.

Dugaan ini mencuat dari indikasi ketidakprofesionalan aparat kepolisian dalam menangani pengaduan perkara penyelewengan dana hibah tahun 2023 oleh sejumlah lembaga keagamaan di Kabupaten Tasikmalaya.

"Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa beberapa lembaga keagamaan seperti FKDT, FPP, dan DMI, dilaporkan terkait dugaan penyalahgunaan dana hibah yang diduga dimanfaatkan untuk mendukung kemenangan pasangan calon Ai-Iip dalam PSU tersebut," kata Andi kepada Kompas.com, Rabu (16/4/2025).

Buntut pemanggilan polisi kepada puluhan ulama Tasikmalaya, Jawa Barat, tentang penggunaan dana hibah yang ditangani Polda Jabar berlokasi di Polres Tasikmalaya Kota semakin terus bergulir.