Dikritik KPAI dan Komnas HAM, Dedi Mulyadi: Artinya Kebijakan Saya Diperhatikan

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi dengan santai kritik yang dilayangkan oleh Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait program pendidikan bagi siswa bermasalah yang dilaksanakan di barak militer.

Menurut Dedi, pro dan kontra terhadap kebijakannya adalah hal yang lumrah dan menunjukkan bahwa kinerjanya diperhatikan oleh publik.

"Bagus artinya bahwa apa yang saya lakukan diperhatikan," ujar Dedi seusai menghadiri kegiatan di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Senin (5/5/2025).

Baca juga: Klaim Program Kirim Siswa ke Barak TNI Direspons Positif, Dedi Mulyadi: Ribuan Orangtua Ingin Titipkan Anaknya

Kritik dari kedua lembaga tersebut muncul karena kekhawatiran bahwa siswa bermasalah ini akan menerima pendidikan yang keras ala militer.

Namun, Dedi menilai kecemasan tersebut tidak beralasan.

Ia menjelaskan bahwa pendidikan yang diberikan oleh para pembimbing dari TNI hanya berkaitan dengan kedisiplinan.

"Karena di lembaga militer dianggap ini tidak punya kewajiban dan keharusan bahkan dianggap militer tidak boleh memberikan pendidikan pada anak remaja," ucapnya.

Dedi menambahkan bahwa pendidikan yang diberikan oleh TNI bukanlah hal baru dalam dunia pendidikan.

Ia mencontohkan beberapa sekolah yang mengadopsi kedisiplinan militer, seperti SMA Taruna Nusantara, yang merupakan sekolah milik tentara.

"Tetapi menurut saya, tentara ini banyak ngajar di tempat terpencil. SMA Taruna Nusantara itu milik tentara. Ketiga, sekolah yang yayasan di bawah TNI, tentara loh gurunya. Paskibraka ini banyak dilatih oleh tentara," kata Dedi.

Gubernur juga mengajak Komnas HAM dan KPAI untuk ikut serta dalam membina para siswa bermasalah dengan metode dan cara mereka masing-masing.

Ia menyatakan, hasilnya dapat dilihat mana metode yang lebih efektif dalam mendisiplinkan siswa tersebut.

Baca juga: Eri Cahyadi: Surabaya Pernah Punya Program Pendidikan Militer ala Dedi Mulyadi

"Daripada kita ribut-ribut ramaiin urusan dalam wacana perdebatan yang tidak berakhir, mari yuk kita tangani bersama," tuturnya.

Ia juga mengundang Komisi X, KPAI, dan Komnas HAM untuk mengunjungi barak tempat pelatihan.

Saat disinggung mengenai izin dari Presiden Prabowo, Dedi memastikan bahwa program ini telah mendapatkan persetujuan dari pihak TNI.