Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi PDI-P Walk Out Saat Rapat, Ketua DPRD Jabar: Sepertinya Miskomunikasi soal Dedi Mulyadi

Kompas.com, 16 Mei 2025, 14:02 WIB

Faqih Rohman Syafei,

Eris Eka Jaya

Tim Redaksi

Lihat Foto

Suasana rapat paripurna membahas Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa tentang kegiatan usaha pertambangan, administrasi kependudukan (adminduk) dan pengelolaan barang milik daerah hingga BUMD di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (16/5/2025).(Humas Jabar)

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna menanggapi aksi walk out yang dilakukan oleh fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam rapat paripurna, Jumat (16/5/2025).

Aksi walk out tersebut dipicu oleh pernyataan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, di Cirebon beberapa waktu lalu yang dinilai telah merendahkan martabat DPRD Jabar.

Aksi ini diawali oleh salah satu kader PDI-P, yakni Doni Maradona Hutabarat, yang melakukan interupsi.

Menurut Doni, pernyataan Dedi Mulyadi telah menyinggung dan melukai marwah DPRD Jabar.

Oleh sebab itu, Gubernur Jabar didorong untuk memberikan klarifikasi.

"Kami merasa pernyataan Gubernur saat Musrenbang di Cirebon beberapa waktu lalu sangat menyinggung lembaga ini. Ini bukan soal pribadi, ini menyangkut marwah lembaga DPRD sebagai representasi rakyat," ujar Doni dalam ruang rapat paripurna.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Halaman:

Show All

Lihat Regional Selengkapnya

Pilihan Untukmu

Terkini Lainnya

Tak Bisa Turun dari Atap dan Terjebak Berjam-jam, Kakek di Bogor Dievakuasi Damkar Pakai Tandu ke Rumah Sakit

Bandung

13/12/2025, 19:02 WIB

Dedi Mulyadi Jemput Warga Jabar yang Terdampak Banjir di Aceh

Bandung

13/12/2025, 16:26 WIB

Soal Penolakan Warga Terminal Cicaheum, Farhan Upayakan Relokasi ke TOD BRT Paling Ramai

Bandung

13/12/2025, 09:29 WIB

Forum Kiai NU Jawa Desak Pembentukan Panitia MLB, Nama Rhoma Irama Disebut

Bandung

13/12/2025, 09:15 WIB

Pakar Hukum Ingatkan Dedi Mulyadi: Surat Edaran Tidak Bisa Dibuat Seenaknya

Bandung

13/12/2025, 07:43 WIB

Pakar ITB Ingatkan Pemerintah Lakukan Pemodelan Banjir yang Akurat Sebelum Relokasi Warga

Bandung

12/12/2025, 22:38 WIB

Ratusan Siswa di Bogor Sumbang Uang, Mukena, hingga Lilin bagi Korban Bencana Aceh dan Sumatera

Bandung

12/12/2025, 21:11 WIB

Kepsek SD Tasikmalaya Diduga Cabuli 5 Remaja Putri Dalam Kamar Hotel di Pangandaran

Bandung

12/12/2025, 20:58 WIB

Polisi Tangkap Oknum Kades di Jatinangor karena Sabu, Jalani Rehab di Lido 6 Bulan

Bandung

12/12/2025, 20:56 WIB

Menko AHY Tinjau Langsung Pembangunan Flyover Nurtanio Bandung

Bandung

12/12/2025, 20:50 WIB

Dedi Mulyadi Pulangkan 47 Warga, 25 Lainnya Masih Terjebak di Takengon Aceh

Bandung

12/12/2025, 20:29 WIB

Puluhan Pengajuan Izin Perumahan di Cimahi Disetop, Pemkot Tunggu Kajian Lingkungan

Bandung

12/12/2025, 17:40 WIB

Ujaran Kebencian Streamer Viral, Polda Jabar Tetap Proses meski Pelaku Sudah Minta Maaf

Bandung

12/12/2025, 17:24 WIB

Libur Natal dan Tahun Baru, Jalur Puncak Bogor Pakai Skema Buka-Tutup

Bandung

12/12/2025, 16:37 WIB

REI Jabar soal SE Dedi Mulyadi Moratorium Izin Perumahan: Mohon Dikaji Ulang...

Bandung

12/12/2025, 16:17 WIB

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat

Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eks Dirut Bank NTT Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Buntut Investasi Rp 50 Miliar

Ada Eksekutor dan Pembantu: Detik-Detik Pembunuhan Advokat Aris Munadi Terungkap

Setelah SD Negeri, Giliran Puskesmas di Brebes Keluhkan Instruksi Pembelian Tiket Acara Musik

11 Jenazah Mengapung di Laut Rokan Hilir Riau, 2 Teridentifikasi Warga Sumut

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mungkin Anda melewatkan ini

Tawaran Jokowi untuk Kasmudjo Jelang Sidang Gugatan Ijazah Palsu...

Buron 2 Tahun, Anggota Perguruan Silat di Karanganyar Ditangkap

Terimbas Efisiensi Anggaran, Pengusaha Rental Mobil di Bengkulu Banyak Berkonflik dengan Debt Collector

Polisi Ringkus 6 Preman di Bojonegoro Modus Jadi Pengemis yang Paksa Minta Uang

Kronologi Jokowi Tahu soal Tuduhan Ijazah Palsu, Berawal dari 26 Maret 2025

Close Ads

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com