Dedi Mulyadi: Kasihan, Bupati Pangandaran Suka Nangis, Tunjangan Pegawai 5 Bulan Tak Bisa Dibayar

KOMPAS.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi fiskal sejumlah daerah di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Pangandaran.

Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat daerah-daerah seperti Pangandaran kesulitan membayar tunjangan pegawai, bahkan hingga berbulan-bulan.

Hal itu disampaikan Dedi saat menjelaskan alasannya tetap melarang pejabat dan pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar rapat di hotel, meskipun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memperbolehkannya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Jelaskan Alasan Larang ASN Pemprov Jabar Rapat di Hotel meski Diizinkan Mendagri

"Kasihan Pangandaran, Ibu Bupatinya (Citra Pitriyami) kalau ketemu saya suka nangis. Tunjangan pegawainya sudah lima bulan nggak bisa dibayar. Anggarannya terbatas, sedang saya pikirkan solusinya," kata Dedi dalam video yang diunggah di media sosial dan dikonfirmasi ulang Kompas.com, Sabtu (14/6/2025).

Menurut Dedi, larangan rapat di hotel adalah bagian dari upaya efisiensi anggaran dan bentuk kepedulian terhadap ketimpangan fiskal antara kota besar dan daerah tertinggal di Jawa Barat.

Baca juga: Dedi Larang Rapat di Hotel, Pengamat: Tidak Langgar Aturan

Ia menilai bahwa ketimpangan tersebut bukan sekadar soal angka, tetapi berdampak langsung pada layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

"Apakah daerah-daerah miskin itu rela uang pajaknya dipakai buat rapat-rapat di hotel berbintang di kota besar?" tanya Dedi.

Baca juga: Tetap Larang Rapat di Hotel demi Keadilan, Dedi Mulyadi: Pangandaran Belum Bayar Tunjangan 5 Bulan

"Sekolahnya masih jelek, irigasinya rusak, jalan berlubang, puskesmasnya terbatas, BPJS belum terbayar. Bahkan banyak rakyatnya nggak punya toilet," tambahnya.

Dedi juga menyoroti praktik pemborosan yang sering terjadi dalam kegiatan rapat di hotel. Ia mengaku sudah cukup berpengalaman untuk memahami celah penyimpangan yang kerap terjadi.

"Saya ini pengalaman, tahu betul apa yang terjadi. Kamar yang dilaporkan lima, yang dipakai tiga. Makan sepuluh, yang hadir tujuh. SPJ-nya sering tidak sesuai realisasi," ungkapnya. (Kontributor Bandung Faqih Rohman Syafei|Editor: Eris Eka Jaya)