Rombel ala Dedi Mulyadi, FKKS Sukabumi: Sekolah Swasta Sepi Peminat, 400 Guru Kena Imbas

SUKABUMI, KOMPAS.com - Ketua Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKKS) Kabupaten Sukabumi, Dadun Abdul Manaf, mengungkap bahwa akan ada sekolah swasta dan guru yang terdampak akibat kebijakan penambahan rombongan belajar (rombel) ala Dedi Mulyadi.

Dalam kebijakan Gubernur Jawa Barat itu, satu kelas untuk sementara difungsikan untuk menampung 50 pelajar sembari menunggu ruang kelas baru serta pembangunan SMA negeri lainnya.

"(Di Kabupaten Sukabumi) kemungkinan ada 400 guru (SMA Swasta) yang akan kena imbas (diberhentikan, akibat kebijakan itu)," kata Dadun Abdul Manaf dalam keterangan tertulisnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/7/2025).

Dadun Abdul Manaf memaparkan bahwa di Kabupaten Sukabumi ada sekitar 70 sekolah SMA swasta. Sekolah tersebut berpotensi kehilangan atau kekurangan murid baru dengan kebijakan yang digagas oleh Dedi Mulyadi.

Baca juga: Sekolah Swasta Cianjur Protes Rombel Dedi Mulyadi: Siswa Kami Dibajak Sekolah Negeri!

"Contoh (salah satu SMA di Kabupaten Sukabumi), itu baru ada empat siswa (baru untuk tahun pelajaran 2025-2026)," tutur Dadun Abdul Manaf.

Kebijakan itu, lanjut Dadun, akan berakibat berkurangnya siswa atau pelajar yang masuk ke sekolah swasta sehingga mengakibatkan guru tidak mengajar atau bahkan menganggur.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menaikkan batas jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) dari maksimal 35 menjadi 50 orang per kelas untuk tingkat SMA dan SMK negeri.

Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) menyebut langkah tersebut sebagai bentuk tanggap darurat terhadap potensi meningkatnya angka anak putus sekolah.

Baca juga: Selain Akan Gugat Dedi Mulyadi, FKSS Jabar Minta Disdik Adil soal Rombel SMA

Kebijakan penambahan rombel tersebut dilakukan hanya untuk sementara, kemudian untuk mengantisipasi dampak jangka panjang dari padatnya ruang belajar, Disdik Jabar menargetkan penambahan 661 ruang kelas baru (RKB) hingga akhir 2025.

Selain itu, pemerintah juga berencana membangun 15 unit SMA/SMK baru di daerah pelosok.

Kebijakan ini menuai reaksi beragam, terutama dari kalangan sekolah swasta yang merasa terpinggirkan.