Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anak dari Korban Herry Wirawan Akan Dirawat Pemprov Jabar, Ini Kata Ridwan Kamil

Kompas.com, 15 Februari 2022, 19:43 WIB

Dendi Ramdhani,

I Kadek Wira Aditya

Tim Redaksi

Lihat Foto

Herry Wirawan mengikuti sidang vonis di di PN Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/2/2022).(KOMPAS.com/AGIE PERMADI)

Hakim tetapkan anak dari korban dirawat Pemprov Jabar

Sebagai informasi, akibat pemerkosaan yang dilakukan Herry, ada 9 anak yang dilahirkan oleh sejumlah korban.

Adapun putusan majelis hakim, perawatan anak dari korban pemerkosaan Herry diserahkan kepada Pemprov Jabar.

"Berdasarkan pendapat ahli, untuk menghindari timbulnya trauma kepada korban dan anak-anak korban, maka sebaiknya anak-anak dari para korban diserahkan kepada Pemprov Jabar," ujar Yohannes.

Ia mengatakan, putusan tersebut telah disepakati oleh majelis hakim.

"Anak-anak dari korban, agar diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jabar, dalam hal ini kepada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jabar," ucapnya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Halaman:

Show All

Lihat Regional Selengkapnya

Pilihan Untukmu

Terkini Lainnya

Pakar ITB Ingatkan Pemerintah Lakukan Pemodelan Banjir yang Akurat Sebelum Relokasi Warga

Bandung

12/12/2025, 22:38 WIB

Ratusan Siswa di Bogor Sumbang Uang, Mukena, hingga Lilin bagi Korban Bencana Aceh dan Sumatera

Bandung

12/12/2025, 21:11 WIB

Kepsek SD Tasikmalaya Diduga Cabuli 5 Remaja Putri Dalam Kamar Hotel di Pangandaran

Bandung

12/12/2025, 20:58 WIB

Polisi Tangkap Oknum Kades di Jatinangor karena Sabu, Jalani Rehab di Lido 6 Bulan

Bandung

12/12/2025, 20:56 WIB

Menko AHY Tinjau Langsung Pembangunan Flyover Nurtanio Bandung

Bandung

12/12/2025, 20:50 WIB

Dedi Mulyadi Pulangkan 47 Warga, 25 Lainnya Masih Terjebak di Takengon Aceh

Bandung

12/12/2025, 20:29 WIB

Puluhan Pengajuan Izin Perumahan di Cimahi Disetop, Pemkot Tunggu Kajian Lingkungan

Bandung

12/12/2025, 17:40 WIB

Ujaran Kebencian Streamer Viral, Polda Jabar Tetap Proses meski Pelaku Sudah Minta Maaf

Bandung

12/12/2025, 17:24 WIB

Libur Natal dan Tahun Baru, Jalur Puncak Bogor Pakai Skema Buka-Tutup

Bandung

12/12/2025, 16:37 WIB

REI Jabar soal SE Dedi Mulyadi Moratorium Izin Perumahan: Mohon Dikaji Ulang...

Bandung

12/12/2025, 16:17 WIB

Relokasi Korban Longsor Arjasari, Bupati Bandung Biayai Sewa Kontrakan 3 Bulan

Bandung

12/12/2025, 16:00 WIB

Wagub Jabar Desak Polisi Tangkap Streamer Pelaku Dugaan Ujaran Kebencian

Bandung

12/12/2025, 14:43 WIB

Dugaan Ujaran Kebencian oleh Streamer, Polda Jabar: Kami Sudah Profiling Akun Pelaku

Bandung

12/12/2025, 14:22 WIB

Pakan Satwa Bandung Zoo Menipis, Karyawan Galang Donasi di Pinggir Jalan

Bandung

12/12/2025, 13:50 WIB

Terminal Cicaheum Akan Jadi Depo BRT, Pemkot Bandung Desak Kemenhub Sosialisasi

Bandung

12/12/2025, 12:49 WIB

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat

Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur Mualem Larang Pengambilan Kayu Banjir Bandang di Aceh, Ada Apa?

554.000 Hektar Sawah Jadi Permukiman dan Kawasan Industri, Nusron: Kasihan Pak Presiden

Warga Takengon Aceh Mulai Kehabisan Beras: Kami Tak Tahu Cari ke Mana

Supervisor Sales di Karanganyar Gelapkan Uang Perusahaan Rp 300 Juta dengan Nota Palsu

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mungkin Anda melewatkan ini

61 Pegawai Terpapar Covid-19, Kanwil Kemenkumham Sultra Lockdown

Tegur Teman Sekelas karena Ribut, Siswa SMA Ini Malah Ditusuk Pisau

Kaki Pria di Sumba Timur Putus akibat Diterkam Buaya Saat Asyik Panah Ikan di Hutan Bakau

Kasus DBD di Sikka Meningkat Jadi 162 Orang, 1 Meninggal Dunia

Tak Hanya Ambon, Ini 3 Daerah di Maluku yang Berstatus PPKM Level 3

Close Ads

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com