Buntut OTT KPK Bupati Bogor, BPK Nonaktifkan Kepala BPK Jabar dan Staf yang Terlibat

BANDUNG, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bogor Ade Yasin dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Menanggapi perisitiwa itu, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatum mengaku telah menonaktifkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, beserta staf pemeriksa dalam kasus tersebut.

"Kami sudah menonaktifkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, demikian juga dengan staf pemeriksa untuk kasus terkait," kata Isma dalam keterangannya, Kamis (28/4/2022).

Baca juga: Bantah Suap Auditor BPK, Ade Yasin Sebut Pemberian Uang adalah Inisiatif Stafnya

Pihaknya juga akan memproses seluruh pegawai yang diduga terlibat dalam perisitiwa tersebut. Hal itu sesuai dengan ketentuan berlaku melalui Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK.

"MKKE merupakan suatu mekanisme untuk menegakkan kode etik BPK sebagai upaya BPK bebas dan mandiri sesuai amanat UUD 1945. Biro Humas dan Kerja Sama Internasional," ucapnya.

Terkait peristiwa ini, BPK mendukung penuh upaya KPK dalam Pemberantasan korupsi di Indonesia.

BPK juga selalu bersinergi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel, dengan bersama menjadi garda terdepan dalam combating corruption di Indonesia.

"Untuk itu kami mendukung upaya penegakan integritas, independensi, dan profesionalisme, dan kami telah berkoordinasi dengan KPK terkait peristiwa ini yang dapat menjadi deterrent effect yang melanggar," ucap Yatum dalam keteranganya, Kamis (28/4/2022).

Baca juga: Kronologi Bupati Bogor Ade Yasin Ditangkap KPK di Rumahnya hingga Ditetapkan Jadi Tersangka

Pihaknya mengaku prihatin dengan adanya peristiwa OTT yang melibatkan pegawai BPK.

Hal itu menjadi pukulan berat bagi BPK sekaligus peringatan bagi institusi bahwa dalam hal memerangi korupsi butuh ketangguhan dan dukungan semua pihak.