Walhi Jabar Soroti Proses Capaian Program Citarum Harum

BANDUNG, KOMPAS.com - Manager Advokasi dan Kampanye Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) Jawa Barat, Wahyudin, menyoroti capaian dari program Citarum Harum.

Menurutnya, ada 4 hal yang menjadi catatan, sehingga membuat program Citarum Harum masih belum maksimal.

"Ada 12 prioritas Citarum Harum, tapi kami mencatat ada 4 hal yang menjadi evaluasi," katanya dikonfirmasi, Jumat (10/6/2022).

Baca juga: Asal-usul Kota Bandung, Wilayah Luapan Sungai Citarum yang Terbendung

Pertama, pencemaran sungai oleh Industri masih terjadi. Baru-baru ini, sempat ramai di media sosial terkait sebuah pabrik tekstil yang membuang limbahnya ke aliran anak Sungai Citarum.

"Pencemaran Industri, kemarin masih terjadi, di daerah Patrol Kecamatan Majalaya, sampai TNI besoknya melakukan pengecoran," ujar Wahyudin.

Selanjutnya, pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Bandung masih karut-marut.

Ia menyebut, tak sedikit sampah yang kerap ditemukan di anak sungai dan badan Sungai Citarum.

"Masih terlihat juga sampah di anak sungai, ada juga di pinggiran sungai, itu pengelolaan sampah di kabupaten masih belum maksimal," kata Wahyudin.

Baca juga: Lokasi Pemakaman Eril di Cimaung Bandung Disiapkan, Terhampar Pemandangan Sawah dan Gunung

Tak hanya itu, ia juga menyoroti masih adanya kandungan paracetamol di aliran Sungai Citarum.

Hal itu menyebabkan baku mutu kualitas air Citarum masih memiliki status tercemar.

"Sampah paracetamol juga masih begitu tinggi, itu akan memengaruhi baku mutu kualitas air meskipun Gubernur mengatakan air Sungai Citarum itu statusnya ringan tercemar, menurut kami tidak tepat karena belum bisa dibuktikan hasil lab-nya yang sesuai mereka sampaikan," ungkapnya.

Terakhir, pihaknya menyoroti soal lahan kritis di Kabupaten Bandung. Kendati Pemda Kabupaten Bandung mengklaim sudah ada 30 hektar lahan yang mulai direboisasi.

Baca juga: Ridwan Kamil Mulai ke Lapangan, Tinjau Jembatan Roboh di Ciwidey Kabupaten Bandung

Namun, reboisasi tersebut tidak dibarengi dengan pengawasan, perawatan, serta evaluasi.

Wahyudin meminta, Pemda segera mengeluarkan Perda KBS demi penyelamatan lahan yang ada di Kabupaten Bandung.

"Sehingga dalam kegiatan ini kami mendesak penyelematan KBS itu perlu dilakukan dengan adanya Perda Penyelamatan KBS," tutur dia.