Cegah Penyebaran PMK, Balai Ternak di Cirebon "Lockdown"

CIREBON, KOMPAS.com– Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Peternakan (DKPPP) Kota Cirebon, Jawa Barat, me-lockdown Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Ternak Potong (UPT BPTP).

Seluruh masyarakat dan juga pegawai dinas dilarang masuk.

Dinas hanya mengizinkan dokter hewan berada di dalam untuk mengawasi sebanyak 135 ekor sapi milik pemerintah.

Baca juga: 4.188 Ternak di Kabupaten Bandung Positif PMK, Distan Sebut Stok Idul Adha Aman

Pemerintah Daerah Kota Cirebon, terpaksa me-lockdown atau menutup total Kantor UPT BPTP di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

Penutupan ini sudah dilakukan sejak beberapa hari lalu, pasca adanya sapi yang berada di sekitar kantor UPT BPTP yang terinfeksi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon (DKPPP), Yati Rohayati menyampaikan, opsi lockdown ditetapkan semata-mata untuk menjaga agar sapi-sapi yang berada di kandang UPT BPTP tidak terpapar PMK.

Di kantor milik pemerintah itu, ada sebanyak 135 sapi.

“Lockdown untuk semuanya. Hanya pegawai balai yang boleh ada di sana. Itupun kalau mau masuk harus steril, disemprot disinfektan. Kami betul-betul menjaga steril untuk menjaga balai ternak potong, agar sapi-sapi yang berada di dalam nya tidak terinfeksi PMK,” kata Yati kepada Kompas.com di DKPPP Cirebon, Senin (20/6/2022).

Baca juga: Sapi Terpapar PMK di Kuningan Naik Jadi 194 Ekor, Pemerintah Berlakukan Lockdown

Pemerintah menutup semua akses ini, baik kepada masyarakat umum, peternak-peternak sapi, dan bahkan pejabat dinas di pemerintahan.

Mereka semua tidak boleh masuk ke dalam balai untuk memaksimalkan upaya antisipasi penyebaran PMK.

Atas dasar itu, pemerintah memasang spanduk berisikan informasi lockdown, dan juga menggembok gerbang pintu masuk kantor UPT dengan rantai.