Ribuan PNS dan Dosen di Garut Masuk Daftar Penerima Bansos

Iwan meyakini jumlahnya mencapai ribuan karena Pusdatin sendiri begitu diminta kuota tambahan mengaku bisa menambahkan kuota sampai lebih dari seribu orang jika data penerima dari kalangan PNS dan dosen dihapus.

Wawan menuturkan, Dinas Sosial Garut sendiri, sudah mengakui ada sekitar 700 PNS yang masuk data DTKS.

Pasalnya, Dinsos Garut menerima surat permintaan untuk memverifikasi data 700 penerima Bansos yang statusnya PNS.

“Berdasarkan surat dari Kemensos, yang masuk daftar PNS itu 700 lebih, katanya Dinsos sedang verifikasi faktual ke lapangan, tapi belum selesai,” katanya.

Baca juga: Korupsi Bansos untuk Korban Kebakaran Rp 2,3 Miliar, Mantan Kadinsos Bima hingga Pendamping Jadi Tersangka

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Aji Sekarmadji, yang ditemui usai menghadiri audensi dengan mahasiswa di ruang rapat Komisi IV DPRD Garut, Jumat (22/07/2022) belum mau bicara banyak soal jumlah PNS yang menerima Bansos.

Menurut Aji, pihaknya saat ini tengah memverifikasi data faktual di lapangan.

“Kemensos minta di validasi, nanti oleh TKSK akan di validasi ulang,” katanya sambil berjalan cepat.

Aji pun memastikan, Bansos yang disiapkan pemerintah pusat dalam bentuk program PKH dan lainnya, memang tidak diperuntukan untuk PNS.

Baca juga: Kejati Riau Usut Dugaan Korupsi Dana Bansos Fakir Miskin di Siak, 3 Saksi Diperiksa

Terancam dipecat

Bupati Garut Rudy Gunawan juga menegaskan, PNS tidak boleh menikmati program yang disediakan pemerintah untuk masyarakat miskin.

Jika memang ada PNS yang sampai menerima Bansos, Rudy pun meminta agar mengembalikan bantuan yang telah diterimanya.

Bahkan, jika sampai terbukti ada pejabat struktural yang menerima bantuan tersebut, dia akan menindak secara tegas.

“Akan saya berhentikan langsung,” katanya.