2 Nama Jurnalis di Tasikmalaya Dicatut Parpol, PWI: Premanisme Cederai Demokrasi Indonesia

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tasikmalaya, Jawa Barat, mengecam oknum partai politik (parpol) yang mencatut identitas para jurnalis di Tasikmalaya terdaftar di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Temuan ini sekaligus menandakan adanya aksi premanisme dalam sebuah parpol yang sangat mencederai demokrasi di Indonesia.

Seperti yang dialami Faizal Amirudin jurnalis Detik.com dan Irwan Nugraha jurnalis Kompas.com yang bertugas di Tasikmalaya, tiba-tiba tercatat di Sipol dan tertulis merupakan anggota Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Tasikmalaya.

Baca juga: Jurnalis di Tasikmalaya Namanya Dicatut Parpol, Tercatat dalam Sipol

"Kedua jurnalis itu adalah pengurus PWI Tasikmalaya. Mereka kaget saat mengecek NIK di Sipol masuk partai itu bersama para istrinya. Padahal mereka tak pernah mengajukan diri jadi anggota partai manapun selama ini. Ini jelas bentuk premanisme mencederai demokrasi di Indonesia," jelas Ketua PWI Tasikmalaya, Firman Suryama sekaligus jurnalis Tribun Jabar di kantornya, Jumat (2/9/2022).

Firman berharap temuan para jurnalis yang menjadi korban pencatutan parpol ini segera diselesaikan karena khawatir akan muncul korban-korban lainnya selain para jurnalis.

Apalagi, masyarakat yang selama ini tak bisa atau tak mengetahui akses pengecekan Sipol akan menjadi korban pencatutan parpol demi kepentingan mereka lolos verifikasi KPU selama ini.

"Ini, para jurnalis juga jadi korban. Apalagi masyarakat yang selama ini tak mengetahui akses Sipol. Kemungkinan korban pencatutan akan bertambah dan harus segera diselesaikan oleh lembaga terkait," tambah Firman.

Selain itu, Firman berharap kepada KPU dan Bawaslu Kota Tasikmalaya untuk segera menyosialisasikan akses Sipol kepada masyarakat, PNS, Polisi dan TNI atau lembaga pemerintahan lainnya.

Pasalnya ada kemungkinan, mereka juga bisa menjadi korban pencatutan oknum parpol yang tak bertanggungjawab dengan cara premanisme.

"Sosialisasi supaya cepat dilakukan oleh KPU dan Bawaslu mengenai hal ini. Jangan sampai masyarakat jadi korban oknum parpol dengan cara premaisme seenaknya," ungkap dia.