Kadisparbud Kabupaten Bandung Sebut Pembangunan Desa Wisata Tak Melulu Soal Anggaran, Perlu Perubahan Mindset

BANDUNG, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bandung Wawan A Ridwan mengatakan, proses pembangunan Desa Wisata tak melulu harus soal anggaran dan pembangunan infrastruktur baru seperti gedung dan lainnya.

Namun, proses bentuk infrastruktur yang harus dibangun ialah akses penunjang seperti sarana jalan menuju Desa Wisata tersebut.

Menurutnya, hal yang paling penting dalam proses pembangunan Desa Wisata ialah perubahan mindset dan potensi desa.

Wawan mengatakan, keunggulan atau potensi yang dimiliki desa, menjadi modal utama terbangunnya sebuah Desa Wisata.

Baca juga: Targetkan 100 Desa Wisata, Bupati Bandung Minta Dinas Gugurkan Egosektoral

"Penetapan Desa Wisata tak hanya selalu soal bangunan, tapi bisa dilihat dari struktur alam, dan lainnya. Apa potensi yang dimiliki sebuah desa kita tampilkan dalam sebuah seni pertunjukan, ekonomi kreatif atau sesuatu yang tentunya bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar termasuk masyarakat luar termasuk kearifan Desanya gimana," katanya kepada awak media, Senin (13/9/2022).

Terkait anggaran pembangunan Desa Wisata, lanjut dia, pihak Desa bisa menggali potensi anggaran dari ADPD, BUMDES, bantuan Pemda, Provinsi hingga pemerintah pusat.

Baginya, komitmen yang teguh dari semua pihak termasuk Desa, menjadi modal penting terlaksananya target Bupati yakni terbangunnya 100 Desa Wisata di Kabupaten Bandung.

"Kita akan ubah mindset dulu, jangan bicara dana dulu yang penting komitmennya, seberapapun dana besar kalau dari pihak Desanya tidak ada komitmen saya kira tidak akan berhasil," jelasnya.

Pembangunan Desa Wisata di Kabupaten Bandung, sambung Wawan, bukan berdasarkan hasil tunjuk oleh Dinas. Melainkan, telah terbangunnya skema Bottom Up yang dilakukan pihak Desa.

Wawan menyampaikan, setiap Desa di Kabupaten Bandung harus mulai melihat potensi yang ada di sekitarnya, dan kemudian mempertimbangkan untuk mencalonkan Desanya menjadi Desa Wisata.

"Jadi Desa mengukur potensinya sendiri untuk merancang sebuah penetapan Desa Wisata, jadi jangan sampai ada sifatnya ditunjuk. Kalau ditunjuk takut tidak ada komitmen," imbuhnya.

Wawan membenarkan sejauh ini hanya 10 Desa Wisata yang sudah berdiri, namun kondisinya masih perlu didorong untuk dikembangkan.

Tujuan dibangunnya 100 Desa Wisata, kata Wawan, yakni untuk menopang ekonomi masyarakat pedesaan.

Ia menyebut, pembangunan Desa Wisata tersebut bukan atas intruksi pemerintah pusat, namun murni atas inisiasi Pemda Kabupaten Bandung.

"Tidak, ini inisiatif dari kami, bagaimana Desa Wisata ini bisa dikembangkan dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat, sejauh ini sejak 2011 hanya 10 yang berjalan itupun perlu dorongan pembangunan," katanya.

Melibatkan Dinas Terkait dan Universitas

Guna mempercepat proses pembangunan dan pembinaan Desa Wisata, pihaknya membangun kerjasama dengan beberapa Universitas.

Hal ini dilakukan agar akselerasi potensi di Desa Wisata yang sudah asa bisa terus ditingkatkan.

Di sisi lain, ia menginginkan proses pendampingan Desa Wisata tidak hanya dilakukan oleh Disparbud saja, namun ada dukungan dari elemen yang lain.

"Supaya ada akselerasi yang bisa ditingkatkan, karena saya yakin kalau hanya mengandalkan dinas belum tentu bisa cepat termasuk ada PUTR nya, kemudian ada Perkimtan nya, ada PMDnya berkaitan dengan Bumdes semua sinergi terhadap calon Desa Wisata untuk pendampingan yang tidak dalam kurun waktu sementara, ini harus berkesinambungan," kata Wawan.

Baca juga: Saat Menteri Sandiaga Uno Menarikan Tarian Adat Maluku di Desa Wisata Hila...

Kendati pembangunan Desa Wisata merupakan program jangka panjang, namun ia berharap lahirnya antusias dari masing-masing Kepala Desa.

"Ini sebagai rangkaian penetapan Desa Wisata, jadi penetapan Desa Wisata itu ada tahapan untuk menuju ke SK dari mulai proposal yang diajukan oleh Desa, kemudian ada verifikasi eh tim penilai kemudian dilanjut dengan verivikasi di lapangan baru nanti setelah muncul skor ada penetapan berdasarkan SK Bupati, memang panjang tapi minimal ada antusias yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap terciptanya Desa Wisata di masing-masing wilayah," terang dia.