Siswa SMP di Kabupaten Bandung Diduga Dipaksa Beli Seragam, Kepsek Beri Penjelasan

Selain itu, kata dia tidak ada pemaksaan untuk pembelian seragam khas sekolah SMPN 1 Pasir Jambu.

"Kami mempersilahkan orangtua untuk menyelesaikan pembayaran seragam dengan kesepakatan yang dibangun dengan koperasi, apakah mau dicicil dengan batas waktunya kapan, itu dipersilahkan," ungkapnya.

Tidak hanya itu, ia mempersilakan orangtua siswa yang masih memiliki seragam batik atau baju olahraga bekas alumni SMPN 1 Pasir Jambu untuk digunakan kembali.

"Jadi bagi orangtua yang merasa seragam batik, baju olahraganya bekas kakaknya masih layak pakai untuk adiknya yang sekarang bersekolah lagi di sini, kami persilahkan," terangnya.

Baca juga: Pandemi Covid-19, Wali Kota Denpasar Minta Sekolah Tunda Pembayaran Uang Seragam

Terkait jas almamater, ia membenarkan itu diperuntukan untuk kelas 7, namun disiapkan bagi yang menginginkannya saja.

"Benar untuk kelas 7 saja, tapi bagi yang mau. Awalnya karena OSIS-nya menggunakan almamater, nah akhirnya banyak siswa yang mau, tapi sekali lagi dikhususkan untuk yang mau saja," tegasnya.

Kartika menjelaskan, awal mula dialog terkait seragam dengan orangtua terjadi kala sekolah mengadakan parent meeting.

Saat itu, kata Kartika, sekolah berniat menyampaikan terkait aturan, serta pembelajaran siswa di sekolah.

"Kalau ke anak sudah disampaikan waktu MPLS," tuturnya.

Di sela kegiatan itu, ada beberapa orangtua yang menanyakan terkait seragam khas sekolah.

Saat itu, ia menyampaikan sekolah memiliki aturan terkait kedisiplinan salah satunya dengan menerapkan penggunaan seragam yang berbeda setiap harinya.

"Kemudian bagaimana dengan orang tua yang tidak mampu, kebetulan kami sudah sepakat dengan koperasi sekolah menyoal seragam, maka kami arahkan para orang tua untuk berkomunikasi langsung dengan pihak koperasi," imbuhnya.

Baca juga: Nasib Pemerintahan Desa Barat Usai Kades dan Sekdes Jadi Tersangka Pungli, Ini Kata Sekda Lumajang

Kompas.com mencoba menghubungi Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung terkait hal itu, tapi hingga berita ini ditulis masih belum ada respons.

Kendati begitu, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan akan memberikan sanksi terhadap SMP yang memaksakan kebijakan tersebut.

"Enggak boleh itu, enggak boleh, nanti saya kasih sanksi ya," katanya kepada awak media saat dijumpai di Hotel Sutan Raja.