Sengketa Lahan, Sekolah Alam Gaharu di Baleendah Kabupaten Bandung Digembok LSM

BANDUNG, KOMPAS.com - Sekolah Alam Gaharu di Kampung Balesarakan, Jalan Endung, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat digembok paksa oleh sekelompok orang yang diduga dari LSM pada Rabu (2/10/2022).

Akibat kejadian ini, aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah tersebut terganggu. Pihak sekolah terpaksa melangsungkan KBM secara hibrid, tatap muka dan daring atau online.

Informasi terkait penggembokan sekolah tersebut sempat viral dan menjadi perbincangan di media sosial, terutama Instagram.

Tia (bukan nama asli) salah seorang orangtua siswa Sekolah Alam Gaharu menyesalkan tindakan anggota LSM yang datang secara tiba-tiba dan menggembok sekolah.

Tak hanya itu, anggota LSM tersebut juga langsung memasang plang kepemilikan tanah.

Baca juga: Penyerangan Rumah Mantan Anggota DPD RI Litha Brent Diduga Dipicu Sengketa Lahan

"Betul, kejadiannya Rabu kemarin. Sampai Jumat 4 November juga masih digembok, terus ada plang juga. Jujur saja kita sebagai orangtua murid terganggu, sekarang juga masih diliburkan dan belajar online," katanya dihubungi, Minggu (6/10/2022).

Kepala Sekolah Alam Gaharu Tria Pratiwi membenarkan kejadian itu. Dia menyebut, saat ini KBM harus dilakukan secara hibrid.

Untuk KBM yang dilakukan tatap muka, pihak sekolah memindahkan kegiatan ke sebuah Gedung yang berlokasi di Kertamanah.

"Jadi setelah hari itu, hari Kamis dan Jumat kami pindah dan kami selenggarakan secara hibrid, online dan offline," kata Tria.

Sebanyak 172 siswa terdampak akibat penggembokan tersebut. Tak sedikit juga, para siswa yang mengeluh tak lagi bisa menikmati ruang kelas.

"Karena ruang tak bisa digunakan, terpaksa kami pindah. Mereka sempat bertanya mengapa pindah dan temen-temen lain ada yang daring. Kami mencoba memahamkan dan membangun komunikasi yang bisa diterima anak-anak, kami coba pahamkan. Karena sekolah alam jadi anak cepat beradaptasi," ungkap Tria.

Tria mengaku tak mengetahui persis terkait sengketa lahan yang terjadi di lahan Sekolah Alam Gaharu dan berujung pada penggembokan.

Saat ini pihaknya telah melakukan koordinasi dengan jajaran kepolisian serta Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung terkait persoalan tersebut.

"Kami ada tim yang sedang berkoordinasi dengan Polres, Polsek, dan Disdik, kalau soal sengketa lahan saya tidak bisa berbicara banyak, katanya memang lahan yang sedang dipermasalahkan itu berdiri beberapa ruang kelas," ucapnya.

Tria berharap permasalahan tersebut bisa selesai dengan cepat. Menurutnya, proses pendidikan bagi anak-anak tidak boleh terganggu dengan persoalan tersebut.

"Harapannya KBM bisa terlaksana seperti sediakala, karena kasian anak-anak. Semoga permasalahan ini cepat selesai," tandasnya.

Polresta Bandung cek lokasi

Lantaran viral di media sosial, jajaran Polresta Bandung langsung mendatangi lokasi Sekolah Alam Gaharu.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo mengatakan, pemberitaan di media sosial menyebutkan adanya penggembokan secara paksa dan pengancaman terhadap anak-anak sekolah, sehingga ia dan jajaran mendatangi lokasi.

"Kami dari kepolisian langsung turun kelapangan untuk mendengarkan adanya informasi di media sosial," kata Kusworo.

Kusworo menjelaskan, lahan Sekolah Alam Gaharu tersebut memiliki status sengketa antara pihak Haji Jujun dengan Ibu Umi.

Hingga saat ini, kata dia, kedua belah pihak masih menjalankan proses persidangan.

"Ada perkara perkara perdata dan ini prosesnya masih penyelesaian," ujar dia.

Ia menambahkan, seharusnya kedua pihak menunggu keputusan eksekusi dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu, sebelum dilaksanakannya kegiatan-kegiatan penguasaan.

"Perlu diketahui bersama, sampai dengan saat ini keputusan eksekusi belum keluar dan dari yang memenangkan kasasi ini pun masih membuka diri untuk bisa berdialog, duduk bersama dengan pihak yayasan sekolah untuk mencari win-win solution," ujar dia.

Kusworo berjanji tidak ada lagi kegiatan penggembokan yang menganggu aktivitas KBM. Ia meminta para orangtua murid dan pihak sekolah untuk kembali melakukan aktivitas seperti biasa.

"Jadi temen-temen tidak perlu ada yang khawatir, orangtua murid tidak perlu ada yang khawatir. Tentunya tidak akan ada penguasaan terlebih dahulu sampai ada keputusan eksekusi," ucapnya.

Baca juga: Tak Kantongi Izin Adat, Helikopter di Manokwari Digembok Dewan Adat Doberai Papua Barat

Lebih lanjut, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pihaknya mengundang kedua belah pihak untuk dilakukan mediasi. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan Kabupaten Bandung tetap kondusif.

"Kami akan adakan kegiatan duduk bersama antara kedua belah pihak yg masih beracara perdata dan kami pun akan mengundang dari pemkab bandung pd hari senin di Polresta Bandung," tutup Kusworo.