Menyoal Surat BNN Tasikmalaya yang Minta THR ke PO Bus Budiman, Diklaim untuk Bantuan 28 Lebaran Anggotanya

BNN Jabar kini tengah melakukan pemeriksaan secara internal terkait beredarnya foto permintaan THR dari BNN Kota Tasikmalaya ke Pihak Bus tersebut.

"BNNP Jawa Barat melakukan serangkaian proses pemeriksaan internal, terhadap yang bersangkutan," ucapnya dalam keterangannya.

Baca juga: BNN Jabar Lakukan Pemeriksaan Internal Setelah Ada Permintaan THR di Tasikmalaya

Dia pun dengan tegas mengingatkan kepada seluruh pegawai BNN kabupaten dan kota di seluruh Jabar untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan.

"BNNP Jawa Barat senantiasa mengingatkan kepada seluruh pegawainya baik di BNNP Jawa Barat maupun di BNN Kabupaten/Kota Jajaran Jawa Barat untuk tetap melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan selalu menjaga integritas," ucapnya.

Hal ini mendapatkan perhatian Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Mamat Rahmat yang juga sempat memberikan pernyataan atas viralnya surat resmi BNN Kota Tasikmalaya meminta THR ke PO Bus Budiman.

"Itu kan tak pantas dan tak beretika. Mereka kan aparat yang harusnya mengayomi masyarakat, bukan membebani masyarakat dengan seolah-olah meminta THR memakai kekuatan surat resmi lembaga pemerintahan yang selama ini bertugas memberantas narkoba," singkat Mamat lewat telepon, Rabu sore.

Baca juga: Viral, Surat BNN Tasikmalaya Minta THR ke Perusahaan Bus, Kemnaker: Dapat Dikategorikan Pungli

Sementara itu, Sub koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Tasikmalaya, Ridwan Jumiarsa mengaku merasakan pandangan negatif atas ramai kasus permintaan THR itu.

"Tentu kami rasakan pandangan negatif dari masyarakat atas kasus ini. Kami sebagai anggota sangat merasakan hal itu. Itu merupakan hal yang tidak kami inginkan dan tidak terbayangkan," kata dia.

"Selama ini kami tak tahu ada keluar surat permintaan THR itu. Makanya waktu itu saya meminta sejumlah wartawan bertanya langsung kepada Kepala BNN Kota Tasikmalaya, Iwan Kurniawan Hasyim," tambahnya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi tidak membenarkan pemungutan THR yang dilakukan BNN tersebut.

Baca juga: Kepala BNN Tasikmalaya Minta THR ke Perusahaan Bus untuk Tambahan Bantuan Lebaran 28 Anggotanya

"Lembaga BNN yang meminta THR dapat dikategorikan sebagai pungli sehingga tidak perlu dipenuhi," jelasnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (12/4/2023).

Menurutnya, THR sebuah perusahaan hanya diperuntukan untuk pekerja di perusahaan terkait.

"Jika ada oknum yang mengatasnamakan lembaga seperti BNN, tentu tidak dapat dibenarkan dan tidak ada kewajiban untuk memberikan THR," imbuh Anwar.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Irwan Nugraha, Agie Permadi, Alinda Hardiantoro | Editor Teuku Muhammad Valdy Arief, David Oliver Purba, Farid Firdaus)