BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menunjuk Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung untuk mengisi kekosongan pucuk pimpinan Pemerintah Kota Bandung pasca-penangkapan Wali Kota Bandung Yana Mulyana oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya sudah konsultasi ke Mendagri, sementara sesuai aturan Plh-nya Pak Sekda (Ema Sumarna) karena itu posisi tertinggi di birokrasi," kata Ridwan Kamil saat ditemui di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Sabtu (15/4/2023).
Dalam kesempatannya berkunjung ke Balai Kota Bandung pada Sabtu pagi, pria yang akrab disapa Emil ini meminta kepada Ema Sumarna dan seluruh pejabat serta ASN Pemerintah Kota Bandung lainnya untuk tetap menjaga stabilitas kinerja.
Terlebih, Kota Bandung juga akan menghadapi musim libur Lebaran.
"Tadi saya ke sana (Balai kota) juga menitipkan pelayanan publik warga Bandung. Insyaallah tidak akan terganggu karena sudah saya arahkan Sekda Kota Bandung, Pak Ema untuk segera mengambil keputusan. Apalagi menjelang mudik Lebaran, butuh koordinasi lapangan yang luar biasa. Jadi Insyaallah tidak akan terganggu," bebernya.
Baca juga: Usai Wali Kota Yana Mulyana Ditangkap KPK, Ridwan Kamil Langsung Sambangi Balai Kota Bandung
Emil mengaku sedih dan prihatin dengan kondisi Pemerintah Kota Bandung dengan kejadian tertangkapnya Yana Mulyana. Menurut dia, kejadian tersebut sangat berseberangan dengan upaya reformasi birokrasi yang dilakukannya waktu menjabat sebagai Wali Kota Bandung.
"Sebagai gubernur, saya sangat prihatin. Sebagai mantan wali kota Bandung, saya sangat sedih, susah diceritain. Sebagai kedinasan sangat prihatin, sebagai pribadi yang dulu urusin Bandung, dulu mereformasi segala rupa, sangat-sangat sedih," ungkapnya.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut, pengadaan CCTV dan jaringan internet yang dikorupsi Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Yana Mulyana, merupakan bagian dari program Bandung Smart City. Firli mengatakan, dalam pengadaan itu, Yana Mulyana dan sejumlah pihak lainnya diduga menerima hadiah atau janji (suap).
“Menerima hadiah atau janji yang dilakukan penyelenggara negara dalam pengadaan barang jasa berupa CCTV dan jaringan Internet pada program Smart City Kota Bandung,” kata Firli dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu (15/4/2023).
Baca juga: Ditanya soal OTT KPK Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Wagub Jabar: Itu Bagian Pak Gubernur
Sejauh ini, dalam operasi senyap tersebut, KPK telah mengamankan 9 orang, termasuk Yana Mulyana.
Firli berujar, dirinya pernah mengingatkan kepala daerah dalam rapat koordinasi KPK dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ia berpesan, pejabat yang melakukan korupsi akan ditangkap KPK.
“Itu dibuktikan hari ini Wali Kota Bandung Yana Mulyana ditangkap menyusul Bupati Meranti,” ujar Firli.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.