5 Tahun Kepemimpinan Ridwan Kamil, Kemiskinan di Jabar ibarat Menutup Jurang, tetapi Tak Rata
"Sehingga ke depan itu ya perlu ditopang oleh sektor real yang pertumbuhan itu ditopang oleh kemandirian masyarakat," ucap Setia.
Setia mengatakan, nilai Investasi di Jawa Barat merupakan yang tertinggi secara nasional. Seharusnya, disamping menjalankan program bersifat Bansos, Investasi yang masuk pun harus dioptimalkan.
"Kalau program mungkin banyak, OPOP salah satunya, termasuk investasi yang masuk ke Jawa Barat harus dioptimalkan sehingga berdampak secara ekonomi terhadap perekonomian Jawa Barat," beber dia.
4 Juta Rakyat Jabar Masih Menganggur
Sementara, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komis IV dari Partai Gerindra Daddy Rohanady membantah keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menurunkan angka kemiskinan selama satu tahun terkahir.
Daddy mengatakan, data terakhir angka kemiskinan di Jawa Barat masih 8,31 persen.
"Saya kira begini, angka terkahir sampai tahun 2022 ini kan nanti cek data terakhirnya, kalau kata Tim nya Pak Gubernur memang katanya sampai bulan Februari turun agak besar, tapi data yang saya pakai itu sampai akhir 2022 dan angkanya Jabar masih 8,31 persen, atau kira-kira 4 juta rakyat Jawa Barat masih tingkat pengangguran terbuka itu PR nya," ujarnya.
Menurutnya, 4 juta jumlah pengangguran terbuka dari kurang lebih 50 jumlah penduduk Jawa Barat merupakan persoalan yang mesti diperhatikan.
"Cuma yang jadi masalah adalah dengan jumlah penduduk kurang lebih 50 juta penduduk itu 8,32 persennya jadi 4 juta itu kan jadi soal," kata Daddy.
Ia menyebut, jangan sampai pemerintah Jawa Barat membandingkan dengan wilayah lain seperti misalnya Yogyakarta yang jumlah penduduknya relatif lebih kecil.
"Kalau hitungan-hitungannya 5 persen, barangkali sepanjang masa pemerintahan, menurut saya bisa jadi, karena sisa persentasenya itu di tahun 2022. Kalau misalkan dibandingkan Yogyakarta, memang persentasenya tinggi tapikan jumlah penduduknya kecil. Kalau optimistisnya iya betul kita kecil, tapi untuk jumlah kita relatif lebih tinggi," jelas dia.
Tak hanya itu, Daddy menilai jumlah kemiskinan di Jabar dalam setahun terakhir turun 182 ribu orang tak sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Saya sampai hari ini masih mengurusi orang yang anaknya sekolah tapi masih punya tunggakan, 21 juta, artinya menunjukan itu masih ada. 7,89 persen penduduk miskin kita ya hampir mendekat 4 juta juga," ungkap dia.
Ketidaksinkronan soal kemiskinan lainnya, kata Daddy, ada pada klaim yang menyebut 60 persen penduduk Jawa Barat adalah petani.
Ia menjelaskan, sampai saat ini nilai tukar petani masih di angka Rp 99,75. Itu artinya, di Jawa Barat menjadi petani bukanlah pekerjaan yang menjanjikan.
"Artinya apa menjadi petani belum menjadi sesuatu yang menjanjikan karena orang keluarkan Rp 100 baliknya cuma Rp 99,75 itu kan tandanya belum menjadi pilihan pekerjaan yang menjanjikan," ungkap dia.
