Pemerintah Bakal Bagikan "Rice Cooker" Gratis, Warga Sebut Tetap Butuh Kompor Gas

KOMPAS.com - Pemerintah berencana membagikan alat masak berbasis listrik (AML) gratis supaya masyarakat bisa beralih dari penggunaan bahan bakar berbasis gas.

Akan tetapi, sejumlah orang khawatir rencana ini tidak akan berjalan efektif dan akan menimbulkan masalah baru.

Bila (23), warga Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), mengatakan bahwa penggunaan alat masak tersebut akan membuat konsumsi listrik meningkat.

"Pemakaian listriknya pasti tinggi karena dipakai masak setiap hari, pasti besar kesedotnya," kata Bila, Minggu (8/10/2023), dikutip dari TribunJabar.id.

Selain itu, dia menambahkan, masyarakat akan tetap membutuhkan kompor gas karena tak semua makanan bisa dimasak di penanak nasi.

"Enggak semua olahan hidangan bisa dimasak di rice cooker," ujar Bila.

Baca juga: Siang Bolong, 4 Pria di Blora Curi Tiang Listrik Gunakan Crane

Warga Bandung lainnya, Imas bahkan mengaku belakangan ini tak menanak nasi di rice cooker.

"Dulu sempat punya (rice cooker), tapi suami tidak suka nasi yang dimasak menggunakan rice cooker. Selain rasanya berbeda, dari sisi kesehatan kurang baik juga," ucap Imas.

Belum lagi, lanjutnya, kapasitas listrik di rumahnya tidak besar sehingga penggunaan alat elektronik perlu dibatasi.

"Kami memang langganan PLN dengan golongan daya 450 VA," ungkap Imas.

"Menggunakan mesin cuci, menyalakan TV, dan setrika baju secara bersamaan saja langsung mati, harus dicabut salah satu," sambungnya.

Imas pun mengaku enggan bila harus menaikkan daya listrik rumahnya menjadi 900 VA dengan alasan biaya.

Baca juga: Kota Malang Sediakan Sepeda Listrik di Kayutangan Heritage dan Kampus

"Tidak bisa semua diratakan, bergantung kebutuhannya. Bila ternyata AML ini tegangannya kecil akan coba untuk kebutuhan lain, bukan sebagai penanak nasi," jelasnya.

Imas menyatakan, pemerintah perlu menyosialisasikan rencana tersebut dengan lebih gencar agar tak ada kesalahpahaman di tengah masyarakat.

"Mungkin dari pemerintah baik, tapi bagi kami masyarakat bisa menilai apakah ini langkah yang tepat atau tidak. Kalau ternyata bisa lebih hemat terutama dalam pengeluaran dibanding dengan gas LPG, ya kenapa tidak untuk dicoba," tandasnya.