BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menghadiri kampanye terbuka pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud bertajuk 'Hajatan Rakyat' di Lapangan Tegalega, Kota Bandung, Minggu (21/1/2024).
Dalam pidatonya, Megawati menyindir Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dianggap membiarkan praktik-praktik dugaan pengarahan suara kepada Apratur Sipil Negara (ASN) agar memilih dan memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024.
"KPU jangan cuma pasang baliho saja Pemilu itu harus demokratis jujur dan adil, luber (langsung umum bebas rahasia). Kok, belum apa-apa coba lihat kasus di Boyolali, itu kan enggak bohong kan," kata Megawati, Minggu siang.
Baca juga: Kampanye Akbar di Bandung, Megawati Ikut Joget Saat Slank Bawakan Lagu Orkes Sakit Hati
Megawati menyindir pula pejabat pemerintah yang diduga memberikan arahan pemenangan tersebut.
Menurut dia, dirinya hanya menyampaikan kebenaran dan bukan memprovokasi.
"Tadi ditanya Pak Ganjar, berani apa enggak, takunya nanti dibilangnya saya provokator. Saya hanya ingin mengatakan kebenaran kepada rakyat bahwa seorang pemimpin harus mengayomi seluruh rakyat di mana pun mereka berada," ungkap dia.
Selain itu, Megawati juga menuding adanya arahan kepada TNI dan Polri untuk memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2024.
"Pemimpin harus mengayomi, tidak seperti sekarang ini menurunkan diam-diam aparat, menurunkan polisi. Biarin saja ibu diamuk. Kalau diamuk," beber dia.
Baca juga: Ganjar Pranowo Gandeng Anak Muda Majukan Sektor Pertanian Indonesia
Megawati meminta agar masyarakat terutama simpatisan pendukung Ganjar-Mahfud agar tidak takut menghadapi segala bentuk intimidasi yang bertujuan untuk mengarahkan pemenangan terhadap salah satu pasangan capres-cawapres.
"Kalau ada yang intimidasi, lapor dan lapor kepada pemimpin kamu, lapor kepada presiden kamu," ujar dia.
Sebelumnya diberitakan, video yang memperlihatkan perempuan yang diduga ASN karena berbaju dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali mengaku mendapat arahan untuk memenangkan partai dan pasangan capres-cawapres tertentu pada Pemilu mendatang viral di media sosial.
Dalam video yang diunggah pada Selasa (14/11/2023) itu disebut bahwa arahan semacam itu telah menjadi rahasia umum.
"Nak (kalau) menurutku, biasane (biasanya) bupati," ucap perempuan dalam video tersebut.
Perempuan itu juga menyebut, jika menolak arahan tersebut, dia bisa dimutasi ke desa yang jauh dari tempat tinggalnya.
"Kalau menolak, juga bisa dijauhi dari pergaulan lingkungan pekerjaannya," ungkap dia.
Bupati Boyolali, M Said Hidayat turut menanggapi video yang viral di media sosial TikTok dan X itu.
Baca juga: Isu Bupati dan Paguyuban ASN Boyolali Dilaporkan ke KPK, Sekda: Kami Hormati Prosesnya
Dia menegaskan, pihaknya tak pernah memberi arahan seperti yang diungkapkan oleh perempuan dalam video tersebut.
"Pertanyaannya, pernah mendengar saya memerintahkan seperti itu? Semua pernah mendengarkan," tanya dia, kepada awak media, Rabu (15/11/2023).
Salah satu wartawan kemudian menjawab belum pernah mendengar arahan itu dilontarkan oleh sang bupati.
"Ya sudah jawabannya seperti itu," ujar dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.