Video Porno Muncul Saat Guru Besar ITB Deklarasi Pemilu Adil, Diduga Ada Penyusup

BANDUNG, KOMPAS.com - Muncul video porno saat deklarasi pernyataan sikap terkait Pemilu 2024 yang digelar guru besar dan dosen Institut Teknologi Bandung (ITB), Senin (5/2/2024).

Video tersebut muncul dari salah satu peserta di Zoom Meeting. Diketahui kegiatan ini diikuti ratusan peserta secara hybrid. 

Baca juga: Guru Besar dan Dosen ITB Minta Pemerintah Netral di Pilpres 2024

Oknum peserta tersebut menampilkan video tak senonoh di layar Zoom Meeting di acara yang bertajuk "Mencegah Kemunduran Demokrasi Malu Menjadi Bangsa" itu. 

Peristiwa itu kemudian tersebar di sejumlah grup WhatsApp dan media sosial X atau Twitter di akun @ITBfess.

Perwakilan guru besar ITB, Daryono Hadi Tjahjono mengatakan, tidak mengetahui identitas dari akun yang menampilkan video porno tersebut.

Pasalnya, kegiatan ini via daring dan terbuka untuk umum. Diduga, oknum tersebut secara sengaja menampilkan video tak senonoh untuk merusak kegiatan deklarasi.

"Mungkin ada pihak-pihak tertentu yang kurang senang apa yang kami lakukan ini. Kami memaklumi, mudah-mudahan beliau atau siapa pun yang membuat ini, segera disadarkan dan diampuni dosa-dosanya," kata Daryono usai deklarasi.

Hingga kegiatan deklarasi selesai, dia mengeklaim tidak ada tekanan dari pihak manapun.

Daryono juga menegaskan, pernyataan sikap ini merupakan sikap akademisi, tidak mengatasnamakan lembaga ITB.

"Karena kita ingin proses ini berjalan dengan demokratis, karena kita koreksinya demokrasi, sehingga proses juga harus sedemokratis mungkin," ujar Daryono.

"Perbedaan-perbedaan pendapat antara yang satu dengan yang lain pasti ada. Kami sangat menghargai perbedaan pendapat," tambahnya.

Daryono sebagai perwakilan dari guru besar ITB meminta maaf kepada para peserta yang hadir secara luring dan daring atas kejadian ini.

Untuk diketahui, dalam deklarasi itu, sejumlah guru besar dan dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) mendorong pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 berjalan adil dan jujur.

Mereka juga mendesak pemerintah untuk bersikap netral dalam pesta demokrasi lima tahunan ini, serta mengutamakan kepentingan umum.