Hari Ini, BEM Kema Unpad Gelar Aksi 'Pengadilan Rakyat' di Jakarta

BANDUNG, KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (Kema) Universitas Padjajaran (Unpad), bakal menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Senin (18/3/2024).

Ketua BEM Kema Unpad, Fawwaz Ihza mengatakan, aksi tersebut diberi tema 'Pengadilan Rakyat'. Tak hanya BEM Kema Unpad, Fawwaz menyebut, kegiatan ini rencananya akan diikuti seluruh mahasiswa se-Jawa Barat.

"Aksi nanti juga akan melibatkan Aliansi Mahasiswa se-Bandung Raya, tema kami adalah untuk keadilan rakyat di rezim pada saat ini khususnya pada Presiden Joko Widodo," katanya ditemui di Sekretaris BEM Kema Unpad, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (17/3/2023).

Baca juga: Jalan di Parung Panjang Macet Total Imbas Sopir Truk Unjuk Rasa

Ia mengaku konsolidasi sudah berlangsung selama dua kali dengan mahasiswa pelbagai perguruan tinggi di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung.

Menurutnya, aksi tanggal 18 besok bukan merupakan puncak, namun pemantik bagi mahasiswa di provinsi lain, seperti Jawa, Sumatera, Kalimatan, Sulawesi, dan Papua.

Baca juga: Kronologi 2 Mahasiswa Teknik Geologi Unpad Meninggal Tersambar Petir Saat Berkemah

"Kita akan berangkat ke Jakarta dan kemungkinan besar kita akan mencoba ada aksi di Bandung setelah itu kita coba koordinasi dengan wilayah lain yang mana nanti kita akan adakan aksi besar-besaran di Jakarta," ujarnya.

Fawwaz mengungkapkan, ada beberapa hal yang disoroti oleh BEM Kema Unpad terhadap rezim Jokowi.

Ia memandang Istana sudah penuh dengan kebohongan, bahkan penuh dengan intrik politik serta kepentingan politik.

"Kita melihat kemarin bansos dipolitisasi kita juga melihat rezim ini mengotak-atik banyak hal, dan demokrasi sedang direduksi dan tambah diperparah rakyat sedang menjerit karena harga bahan pokok sedang naik," tuturnya.

Ia melihat, tak ada itikad baik atau mitigasi dari pemerintah untuk menyelesaikan isu-isu yang tengah beredar di masyarakat.

"Padahal masyarakat sudah menjerit kesakitan. Oleh karena itu kami melihat ini dan mencoba mengkomunikasikan dan mengaudiensikan tapi memang tidak ada itikad baik dari pemerintah," ungkapnya.

Fawwaz beranggapan, tak bergemingnya pemerintah merupakan sinyal bahwa mahasiswa harus turun ke jalan untuk kembali mengingatkan pemerintah.

"Sehingga kami turun ke jalan dengan menggunakan aksi massa merupakan satu-satunya jalan untuk kita lakukan karena pemerintah sudah tidak ingin mendengarkan kami lagi," beber dia.

Parlemen Mesti Bergerak

Menghadapi situasi nasional terutama pasca-pemilu, tak sedikit masyarakat atau mahasiswa yang berharap pada hak angket yang rencananya akan digulirkan beberapa fraksi partai politik di legislatif.

Namun, sambung dia, legislator cenderung terlambat menggulirkan hak angket.

"Hak angket itu ingin betul-betul dilakukan seharusnya sudah dilakukan dari tahun kemarin. Karena banyak pelanggaran yang dilakukan rezim atau eksekutif sudah terlampau banyak," ucap dia.

Dia menilai, tahun ini banyak terjadi pembangkangan konstitusi, mulai Mahkamah Konstitusi (MK) dan Udang-Undang Dasar (UUD).

"Tapi nampaknya dari DPR itu tidak melakukan pengawasan dengan benar. Oleh karena itu apabila lembaga-lembaga formal seperti DPR dan DPRD tidak dapat bekerja dengan baik, maka kami mahasiswa dan masyarakat akan siap untuk menjadi orang yang mengawasi pemerintah dan menuntut kepada pemerintah itu sendiri," ungkapnya.

"Oleh karena itu kami bertekad untuk membuat sebuah pengadilan rakyat untuk mengadili rezim pada saat ini," pungkasnya.