Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peneliti LSI Denny JA: Hanya Tsunami Politik yang Bisa Hentikan Dedi Mulyadi pada Pilkada Jabar

Kompas.com, 20 Agustus 2024, 07:59 WIB
Putra Prima Perdana,
Farid Assifa

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Peneliti dari Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah, mengomentari hasil survei jelang Pilkada Jawa Barat yang dilakukan oleh Indo Riset pada Senin (19/8/2024). 

Berdasarkan hasil survei tersebut, Toto sependapat bahwa Dedi Mulyadi adalah kandidat paling kuat untuk memenangi Pilkada Jawa Barat 2024.

"Hasil survei ini memperkuat hasil survei lainnya jika Kang Dedi Mulyadi adalah kandidat dengan peluang besar untuk memenangkan Pilkada Jawa Barat. Trennya sampai tiga kali survei selalu naik, ini menggambarkan tren elektabilitas kandidat yang moncer," kata Toto saat menjadi pembicara via Zoom, Senin siang. 

Baca juga: Elektabilitas Terus Naik di Pilkada Jabar, Dedi Mulyadi: Pemilih Ridwan Kamil Beralih ke Saya

Dengan hasil demikian, Toto bahkan menyebut saat ini Dedi Mulyadi adalah matahari tunggal pada Pilkada Jawa Barat. Menurut Toto, tren kenaikan Dedi Mulyadi justru terbilang sulit ditandingi karena tingkat keterkenalan dan tingkat kesukaan yang berbanding lurus. 

"Tingkat pengenalan berbanding lurus dengan kesukaan angka yang jarang dimiliki kandidat lain. Ini jadi good news buat Kang Dedi Mulyadi dan jadi bad news buat kompetitor Kang Dedi Mulyadi. Dari data ini saya berani menyimpulkan kang Dedi Mulyadi masuk dalam kategori kandidat calon gubernur Jawa Barat yang jika dipasangkan dengan siapa pun potensi menangnya kuat," ungkap Toto. 

Toto mengatakan, hampir terbilang mustahil untuk menumbangkan Dedi Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Menurut Toto, hanya tsunami politik dan money politics yang bisa membuat Dedi Mulyadi terjungkal. 

Namun demikian, hingga saat ini Toto belum melihat potensi atau isu yang mampu membuat Dedi Mulyadi tergerus tsunami politik. Sementara jika menggunakan praktik politik uang, hal tersebut hampir tidak memungkinkan dengan jumlah DPTlebih dari 35 juta dan jangkauan yang luas. 

"Yang paling mungkin tsunami politik, kalau ada bahannya. Kalau pakai money politics dengan jangkauan yang sangat luas dan jumlah DPT yang banyak, butuh berapa uangnya. Salah-salah  malah nanti didiskualifikasi. Saya pikir, lupakan program money politics, " tuturnya. 

Diberitakan sebelumnya, Lembaga survei Indo Riset merilis hasil survei jelang Pilkada Jawa Barat 2024 yang dilakukan pada tanggal 14 Agustus hingga 17 Agustus 2024 menggunakan metode multi-stage random sampling kepada 600 orang sample yang menjadi DPT tetap KPU. Adapun margin of error dalam survei ini sebesar +/- 4 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. 

Hasil survei Indo Riset ini mengungkap siapa tokoh paling diuntungkan pada Pilkada Jawa Barat 2024 ketika Ridwan Kamil berangkat menuju Pilkada Jakarta. Nama Dedi Mulyadi pun dipastikan bakal unggul dominan di Jawa Barat dan saat survei dilakukan belum ada kompetitor yang mampu menyainginya di Pilkada Jawa Barat. 

Dalam pertanyaan top of mind, tingkat elektabilitas Dedi Mulyadi naik sebesar 13 persen dari 21 persen  ke 34 persen. Sementara Ridwan Kamil yang sudah menyatakan tidak akan maju pada Pilkada Jawa Barat otomatis turun sebesar 26,2 persen dari 31,5 persen menjadi 5,3 persen. 

Sementara dalam simulasi 11 nama, tingkat elektabilitas Dedi Mulyadi berada di angka 68,8 persen, sementara calon lain masih berada di bawah 6 persen. 

Baca juga: Survei Indo Riset: Tanpa Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi Kokoh di Pilkada Jabar

"Dengan situasi tersebut masih sangat berat bagi kompetitor lain untuk bersaing dengan Dedi Mulyadi," kata Direktur Indo Riset Roki Arbi dalam penyampaian hasil survei via aplikasi zoom, Senin (19/8/2024). 

Begitu juga dalam simulasi 5 nama, Dedi Mulyadi juga masih unggul dengan elektabilitas di angka 76,8 persen. Sementara calon lain masih di bawah 10 persen.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang



Terkini Lainnya
Tak Bisa Turun dari Atap dan Terjebak Berjam-jam, Kakek di Bogor Dievakuasi Damkar Pakai Tandu ke Rumah Sakit
Tak Bisa Turun dari Atap dan Terjebak Berjam-jam, Kakek di Bogor Dievakuasi Damkar Pakai Tandu ke Rumah Sakit
Bandung
Dedi Mulyadi Jemput Warga Jabar yang Terdampak Banjir di Aceh
Dedi Mulyadi Jemput Warga Jabar yang Terdampak Banjir di Aceh
Bandung
Soal Penolakan Warga Terminal Cicaheum, Farhan Upayakan Relokasi ke TOD BRT Paling Ramai
Soal Penolakan Warga Terminal Cicaheum, Farhan Upayakan Relokasi ke TOD BRT Paling Ramai
Bandung
Forum Kiai NU Jawa Desak Pembentukan Panitia MLB, Nama Rhoma Irama Disebut
Forum Kiai NU Jawa Desak Pembentukan Panitia MLB, Nama Rhoma Irama Disebut
Bandung
Pakar Hukum Ingatkan Dedi Mulyadi: Surat Edaran Tidak Bisa Dibuat Seenaknya
Pakar Hukum Ingatkan Dedi Mulyadi: Surat Edaran Tidak Bisa Dibuat Seenaknya
Bandung
Pakar ITB Ingatkan Pemerintah Lakukan Pemodelan Banjir yang Akurat Sebelum Relokasi Warga
Pakar ITB Ingatkan Pemerintah Lakukan Pemodelan Banjir yang Akurat Sebelum Relokasi Warga
Bandung
Ratusan Siswa di Bogor Sumbang Uang, Mukena, hingga Lilin bagi Korban Bencana Aceh dan Sumatera
Ratusan Siswa di Bogor Sumbang Uang, Mukena, hingga Lilin bagi Korban Bencana Aceh dan Sumatera
Bandung
Kepsek SD Tasikmalaya Diduga Cabuli 5 Remaja Putri Dalam Kamar Hotel di Pangandaran
Kepsek SD Tasikmalaya Diduga Cabuli 5 Remaja Putri Dalam Kamar Hotel di Pangandaran
Bandung
Polisi Tangkap Oknum Kades di Jatinangor karena Sabu, Jalani Rehab di Lido 6 Bulan
Polisi Tangkap Oknum Kades di Jatinangor karena Sabu, Jalani Rehab di Lido 6 Bulan
Bandung
Menko AHY Tinjau Langsung Pembangunan Flyover Nurtanio Bandung
Menko AHY Tinjau Langsung Pembangunan Flyover Nurtanio Bandung
Bandung
Dedi Mulyadi Pulangkan 47 Warga, 25 Lainnya Masih Terjebak di Takengon Aceh
Dedi Mulyadi Pulangkan 47 Warga, 25 Lainnya Masih Terjebak di Takengon Aceh
Bandung
Puluhan Pengajuan Izin Perumahan di Cimahi Disetop, Pemkot Tunggu Kajian Lingkungan
Puluhan Pengajuan Izin Perumahan di Cimahi Disetop, Pemkot Tunggu Kajian Lingkungan
Bandung
Ujaran Kebencian Streamer Viral, Polda Jabar Tetap Proses meski Pelaku Sudah Minta Maaf
Ujaran Kebencian Streamer Viral, Polda Jabar Tetap Proses meski Pelaku Sudah Minta Maaf
Bandung
Libur Natal dan Tahun Baru, Jalur Puncak Bogor Pakai Skema Buka-Tutup
Libur Natal dan Tahun Baru, Jalur Puncak Bogor Pakai Skema Buka-Tutup
Bandung
REI Jabar soal SE Dedi Mulyadi Moratorium Izin Perumahan: Mohon Dikaji Ulang...
REI Jabar soal SE Dedi Mulyadi Moratorium Izin Perumahan: Mohon Dikaji Ulang...
Bandung
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau