Daftar Perkiraan UMK 2025 Se-Jabar jika Naik 6,5 Persen

KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar), Bey Machmudin, resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025.

Selain itu, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) juga mengalami kenaikan sebesar 7 persen.

Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.782-Kesra/2024, yang diumumkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Teppy Wawan Dharmawan, pada Rabu (11/12/2024) malam, di Gedung Sate, Bandung, Jabar.

Rincian kenaikan UMP Jawa Barat 2025

Berdasarkan perhitungan yang menggunakan formula kenaikan 6,5 persen dari UMP tahun 2024, diperoleh penambahan sebesar Rp 133.737,18. Dengan demikian, UMP Jawa Barat untuk tahun 2025 ditetapkan menjadi Rp 2.191.238.

Angka ini mengacu pada ketentuan Permenaker Nomor 16 Tahun 2024, yang mensyaratkan kenaikan UMP di tingkat nasional sebesar 6,5 persen.

Baca juga: Besaran UMP 2025 di 6 Provinsi di Pulau Jawa, Jateng Terendah

Selain itu, UMSP untuk sektor perkebunan ditetapkan naik 7 persen, mencapai Rp2.201.519,60.

Penetapan ini didasarkan pada amanat Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 yang mengharuskan UMSP berada di atas UMP.

Estimasi kenaikan UMK di Bandung Raya

Sementara itu, upah minimum kabupaten atau kota (UMK) juga diharapkan naik mengikuti persentase kenaikan UMP.

UMK merupakan standar upah minimum di setiap daerah yang diajukan oleh bupati atau wali kota sebelum akhirnya ditetapkan oleh gubernur.

Berikut ini estimasi besaran UMK di wilayah Bandung Raya setelah kenaikan 6,5 persen:

• Kota Bandung: Rp 4.209.309 menjadi Rp 4.482.914
• Kota Cimahi: Rp 3.627.880 menjadi Rp 3.863.692
• Kabupaten Bandung: Rp 3.527.967 menjadi Rp 3.757.284
• Kabupaten Bandung Barat: Rp 3.508.677 menjadi Rp 3.736.741

Baca juga: Besaran UMP 2025 di 38 Provinsi di Indonesia, Tertinggi dan Terendah Ada di Pulau Jawa

Estimasi kenaikan UMK di Jawa Barat

Kenaikan serupa juga diperkirakan terjadi di daerah lain, dengan Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi mencatatkan UMK tertinggi di Jawa Barat.

Berikut beberapa rincian untuk daerah lainnya:

• Kota Bekasi Rp 5.343.430 menjadi Rp 5.690.752
• Kabupaten Karawang Rp 5.257.834 menjadi Rp 5.599.593
• Kabupaten Bekasi Rp 5.219.263 menjadi Rp 5.558.515
• Kabupaten Purwakarta Rp 4.499.768 menjadi Rp 4.792.252
• Kabupaten Subang Rp 3.294.485 menjadi Rp 3.508.626
• Kota Depok Rp 4.878.612 menjadi Rp 5.195.721
• Kota Bogor Rp 4.813.988 menjadi Rp 5.126.897
• Kabupaten Bogor Rp 4.579.541 menjadi Rp 4.877.211
• Kabupaten Sukabumi Rp 3.384.491 menjadi Rp 3.604.482
• Kabupaten Cianjur Rp 2.915.102 menjadi Rp 3.104.583
• Kota Sukabumi Rp 2.834.399 menjadi Rp 3.018.634
• Kabupaten Sumedang Rp 3.504.308 menjadi Rp 3.732.088
• Kabupaten Indramayu Rp 2.623.697 menjadi Rp 2.794.237
• Kota Cirebon Rp 2.533.038 menjadi Rp 2.697.685
• Kabupaten Cirebon Rp 2.517.730 menjadi Rp 2.681.382
• Kabupaten Majalengka Rp 2.257.871 menjadi Rp 2.404.632
• Kabupaten Kuningan Rp 2.074.666 menjadi Rp 2.209.519
• Kota Tasikmalaya Rp 2.630.951 menjadi Rp 2.801.962
• Kabupaten Tasikmalaya Rp 2.535.204 menjadi Rp 2.699.992
• Kabupaten Garut Rp 2.186.437 menjadi Rp 2.328.555
• Kabupaten Ciamis Rp 2.089.464 menjadi Rp 2.225.279
• Kabupaten Pangandaran Rp 2.086.126 menjadi Rp 2.221.724
• Kota Banjar Rp 2.070.192 menjadi Rp 2.204.754

Baca juga: UMP Jatim 2025 Naik 6,5 Persen, Jadi Rp 2.305.985, Pj Gubernur Beri Penjelasan

Perlu dicatat bahwa besaran UMK di atas masih merupakan estimasi berdasarkan kenaikan 6,5 persen.

Penetapan resmi UMK bergantung pada pengajuan bupati atau wali kota dan persetujuan gubernur. Perbedaan kebijakan di tingkat daerah dapat memengaruhi hasil akhir dari besaran UMK.