Editor
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari berharap penertiban bangunan di Puncak, Bogor, Jawa Barat yang diinisiasi Gubernur Jabar Dedi Mulyadi harus dilakukan secara konsisten.
Ia mengapresiasi langkah Dedi Mulyadi dalam menertibkan bangunan di kawasan hutan resapan air, yang diharapkan dapat mengurangi dampak bencana banjir.
"Penertiban dilakukan untuk mengembalikan lagi fungsi resapan air daerah hulu (Bogor). Bila penertiban ini bisa konsisten, maka 10 tahun ke depan situasi bencananya tidak separah seperti saat ini," ungkap Muhari dalam siaran konferensi "Disaster Briefing" yang dikutip dari Antara, Senin petang.
Baca juga: Gunung Semeru Alami Erupsi, Letusan Asap sampai 1,1 Kilometer di Atas Puncak
Muhari juga mengingatkan bahwa jika upaya penertiban tidak dilakukan, alih fungsi lahan di Puncak berkontribusi besar terhadap bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.
Tidak hanya di wilayah hulu, tetapi juga di hilir seperti Jakarta, Bekasi, Depok, dan Tangerang.
"Nah, kalau penertiban dilakukan secara masif, dan kita bisa mengembalikan fungsi daerah hulu itu sebagai daerah resapan, maka kita bisa berharap banyak. Dalam 3-5 tahun, situasi bisa berubah signifikan," tegas Abdul Muhari.
Baca juga: Penyelundupan Senpi-Amunisi KKB ke Puncak Jaya, Kapolda: Tak Ada Kaitan Pilkada
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan pembongkaran bangunan tak berizin di Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor dapat diselesaikan sebelum Idul Fitri 1446 Hijriah.
Pembongkaran telah dilakukan di tempat wisata Hibisc Fantasy Puncak.
Dedi menerima informasi bahwa izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Hibisc Fantasy Puncak hanya mencakup sekitar 4.800 meter persegi, sementara di lapangan, pembangunan kawasan wisata tersebut mencapai 15.000 meter persegi.
Tempat wisata yang dikelola oleh BUMD Provinsi Jawa Barat, PT Jasa dan Kepariwisataan, hanya memiliki izin untuk 14 bangunan, sedangkan terdapat 25 bangunan yang belum mengantongi izin sehingga harus dibongkar.
Baca juga: Eiger Adventure Land Puncak Disegel, Pemkab Bogor: Izinnya Dikeluarkan Kemenhut
Dedi Mulyadi, bersama Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Bupati Bogor Rudy Susmanto, melakukan penyegelan terhadap empat tempat wisata yang dianggap melanggar aturan lingkungan Kamis (6/3/2025).
Keempat tempat tersebut adalah Eiger Adventure Land, Pabrik Teh Ciliwung di Telaga Saat, Hibisc Fantasy, serta bangunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 Agro Wisata Gunung Mas.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang