Tangani Banjir Dimulai dari Bogor, Dedi Mulyadi: Dulu Pusat Kerajaan Sunda

BOGOR, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Bupati Bogor Rudy Susmanto serta kepala daerah se-Jawa Barat memutuskan untuk memulai penyelesaian problem lingkungan dari Bogor.

Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa Bogor merupakan hulu dari banyak permasalahan lingkungan di wilayah Jawa Barat.

Dedi menegaskan pentingnya penataan bangunan yang tidak sesuai dengan aturan lingkungan guna mencegah dampak negatif terhadap ekosistem.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Siapa Berbuat Baik di Bogor, Dia Tebarkan Kebaikan ke Berbagai Tempat

"Saya kembali menjadikan Bogor sebagai pusat kegiatan, dan hari ini kita fokus juga merehabilitasi berbagai problem lingkungan dimulai dari Bogor karena hulunya ada di sini," ujar Dedi saat memberikan pengarahan kepada Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat terkait pengendalian alih fungsi lahan di Ruang Serbaguna I Setda Kabupaten Bogor, Kamis (13/3/2025) malam.

Sejarah Bogor Sebagai Pusat Peradaban Sunda

Keputusan untuk memulai pembenahan lingkungan dari Bogor bukan tanpa alasan historis. Bogor memiliki nilai historis tinggi sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Sunda di masa lalu.

Mengutip dari Kompas.id, pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi sekitar tahun 1482–1521, ibu kota kerajaan dipindahkan dari Kawali, Ciamis, ke Pakuan Pajajaran, yang kini dikenal sebagai Kota Bogor. Perpindahan ini menandai puncak kejayaan Kerajaan Sunda.

Melansir dari situs resmi Pemkot Bogor, catatan Tome Pires dari tahun 1513 juga menyebutkan bahwa ibu kota Kerajaan Sunda bernama "Dayo" (dayeuh) berada di daerah pegunungan, dua hari perjalanan dari pelabuhan Kalapa (sekarang Jakarta). Hal ini semakin menguatkan bahwa Bogor pernah menjadi pusat pemerintahan penting dalam sejarah Nusantara.

"Bogor ini dulu pusatnya Kerajaan Sunda. Jadi siapa yang berbuat baik di Bogor, maka dia akan menebarkan kebaikan ke berbagai tempat," tambah Dedi.

Kolaborasi Penanganan Problem Lingkungan dan Sosial

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang membahas upaya pemulihan pasca-bencana banjir serta berbagai permasalahan sosial di Jawa Barat.

Dedi menjelaskan bahwa setelah bencana banjir, masalah kesehatan masyarakat cenderung meningkat akibat munculnya berbagai penyakit.

Selain itu, Menteri Sosial menekankan pentingnya pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) agar tepat sasaran dalam mengatasi kemiskinan di Jabar.

Baca juga: Cegah Alih Fungsi Lahan, Dedi Mulyadi Bentuk Tim Evaluasi Perizinan

Dengan kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan permasalahan lingkungan dan sosial dapat ditangani secara menyeluruh.

Langkah awal yang dimulai dari Bogor ini diharapkan menjadi percontohan bagi daerah lain dalam menata lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.